Wacana Amandemen UUD 1945, Bamsoet Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat
Bamsoet mengatakan hal ini di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pimpinan MPR lainnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan amandemen UUD 1945 tak akan mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dia menegaskan Presiden akan tetap dipilih oleh rakyat.
"Tidak ada, saya tegaskan tidak ada, ini tidak terkait dengan perubahan terkait perubahan rinci perubahan politik," ujar Bamsoet di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (16/10).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
Bamsoet mengatakan hal ini di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan pimpinan MPR lainnya. Selain membahas soal pelantikan presiden, pertemuan Jokowi dan pimpinan MPR juga menyinggung soal wacana amandemen 1945.
"Presiden tetap dipilih rakyat, presiden bukan lagi mandataris negara, presiden tidak bertanggung jawab pada MPR. Itu tetap," jelasnya.
Dia juga menjamin usulan amendemen UUD 1945 tidak akan menjadi bola liar. Politikus Golkar itu mengaku akan berkonsultasi dengan Jokowi perihal rencana amendemen ini.
"Kami akan cermat betul menampung aspirasi sebagaimana disampaikan bapak presiden, di tengah-tengah masyarakat," kata Bamsoet.
Sementara itu, Jokowi meminta MPR menampung aspirasi masyarakat, para tokoh, dan akademisi dalam rencana amendemen UUD 1945. Dia menilai perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengubah konstitusi negara tersebut.
"Yang penting usulan-usulan harus ditampung, masukan ditampung sehingga bisa dirumuskan," ucap Jokowi di kesempatan yang sama.
Reporter: Lizsa Egeham
Baca juga:
Wapres JK Ingin Amandemen UUD 1945 Terbatas
Ini Kata Ketua MPR Terkait Gerindra dan NasDem Setuju Amandemen UUD 1945
PKB Tolak Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh
Polemik Amandemen UUD 45, Cara Pemilihan & Masa Jabatan Presiden Berpeluang Diubah?
Cak Imin Menolak Jika Amandemen UUD 1945 Ubah Sistem Pemilihan Presiden