Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: PDIP Pasrah Berjuang Sendiri di DPR, Andalkan Kekuatan Rakyat
PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
Presiden Prabowo Subianto melempar wacana pemilihan kepala daerah dilakukan di DPRD. Hal ini disambut positif para parpol koalisi pemerintah di DPR.
PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.
- Tunggu Masukan DPR dan Parpol, Kemendagri Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan soal Usulan Pilkada Lewat DPRD
- PDIP Ogah Buru-Buru soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Prinsipnya Kedaulatan di Tangan Rakyat
- Sebelum Pengesahan RUU Pilkada, DPR Pertimbangkan Suara Rakyat
- DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan
"Kalau melihat pertimbangan parlemen, maka tidak ada kekuatan PDI Perjuangan untuk melawan 84 persen versus 16 persen," ujar Ketua DPP PDIP Dedy Sitorus, Kamis (19/12) malam.
Namun, PDIP merasa yakin, mengubah aturan UU terkait Pilkada lewat DPRD akan mendapatkan penolakan dari rakyat. PDIP tegas menolak dan ingin Pilkada tetap berada di tangan rakyat.
"Tapi kami percaya rakyat akan bergerak ketika kedaulatan mereka freedom of choice dalam Pemilu itu coba direbut dari tangan mereka. Sikap kami kedaulatan rakyat harus bertahan," kata Dedy.
Kata Prabowo
Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat anggaran negara.
Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato dalam HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Turut hadir sejumlah ketum partai politik termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat pidato.
Hemat dan Efisien
Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun rupiah.
"Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ujarnya.
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan, DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.
"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo.