Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, PKS Minta Pemerintah Jangan Telat Cairkan Bansos
Wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan ke depan, kata Netty, akan mempengaruhi mentalitas rakyat kecil yang menggantungkan pemasukan dari kerja harian.
Pemerintah diminta tidak telat mencairkan bantuan sosial (bansos) tunai senilai Rp300 ribu per bulan kepada masyarakat saat PPKM Darurat. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti pemberian bansos tunai yang baru dicairkan di hari ke-10 sejak diterapkan PPKM Darurat.
Seharusnya sebelum diberlakukan sudah diberikan. Apalagi sudah muncul wacana PPKM Darurat diperpanjang.
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Apa yang dilakukan KPK terhadap Helmut Hermawan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Cipta Lampia Mandiri (PT CLM) Helmut Hermawan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
"Bansos untuk 10 juta peserta Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial Tunai baru dicairkan, sementara wacana perpanjangan PPKM Darurat telah beredar di masyarakat," ujar Netty kepada wartawan, Rabu (14/7).
Wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan ke depan, kata Netty, akan mempengaruhi mentalitas rakyat kecil yang menggantungkan pemasukan dari kerja harian.
"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan, sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?" kata Netty.
Ia mendorong pemerintah menunaikan janji bantuan sosial. Jangan menunggu kritik dan teguran masyarakat dulu baru bertindak.
"Beberapa hari lalu, netizen ramai-ramai menagih janji bansos pemerintah di akun Instagram Kementerian Sosial @kemensosri karena belum mengetahui kejelasan pencairan bantuan sosial tunai tersebut meskipun sudah bertanya kepada RT/RW setempat," ujarnya.
"Pemerintah harus membantu menyiapkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, jangan hanya meminta diam di rumah. Besaran bansos pun seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup," lanjut Netty.
Saat ini, kata Netty, banyak rakyat yang sudah tidak bisa lagi berusaha, baik karena berkurangnya pelanggan maupun akibat dipaksa menutup usaha.
"Rakyat juga pasti takut dengan ancaman Covid-19, tapi mereka terpaksa keluar rumah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Jika bansos diberikan dengan jumlah yang cukup, niscaya rakyat sukarela mau tetap di rumah. Tidak ada orang yang mau dirinya terpapar," ungkapnya.
Selain itu, Netty mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat tanpa ada sosialisasi dan edukasi.
"Sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai, memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif, dan ciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi," tandasnya.
Baca juga:
VIDEO: Kumpulan Aksi-Aksi Aparat Tertibkan Pedagang saat PPKM Darurat
Libur Iduladha, Polri Tambah 347 Titik Penyekatan PPKM Darurat
Tujuh Tips Kelola Keuangan Selama PPKM Darurat, Termasuk Hindari Utang
DPR Ingatkan Jokowi Pastikan Kesiapan Faskes jika PPKM Darurat Diperpanjang
Mobilitas Masih Tinggi, Pos Penyekatan di Jakarta Bertambah Jadi 100 Titik
Pemilik Kafe Pilih Dipenjara Karena Tak Ada Uang Bayar Denda PPKM Darurat