Waketum Demokrat minta pemerintah netral di tahun politik 2018
Roy Suryo membeberkan dugaan ketidakadilan yang diterima Demokrat dan upaya mengkriminalisasikan sejumlah kadernya di daerah yang akan bertarung di PIlkada 2018.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Roy Suryo meminta pemerintah agar netral di tahun politik 2018. Dia tidak ingin di masa Pilkada pemerintah berat sebelah.
"Kami berharap pelaksanaan di tahun 2018 ini berjalan secara netral, tidak berpihak. Yang pertama adalah negara. Itu harus netral. Negara dalam arti pelaksana pemerintahannya, jangan sampai pemerintah cenderung tidak netral," kata Roy saat acara diskusi Refleksi tahun 2017 dalam menghadapi tahun politik 2018 di Restoran Ayam Suharti, Jakarta Selatan, Sabtu (6/1).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
Dia mencontohkan saat Pilkada DKI, ketika Presiden Joko Widodo satu mobil dengan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama kala itu, meninjau proyek Simpang Susun Semanggi.
"Contohnya sebenarnya sangat jelas, karena pada salah satu acara, banyak dicontohkan. Misalnya pada Pilkada DKI sudah jelas ada calon, statusnya sudah tersangka. Tapi kepala negara masih mendampinginya. Bahkan satu mobil dengan yang bersangkutan. Ini kan contoh yang tidak pas," cerita Roy.
Pakar telematika ini juga mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mempengaruhi lembaga penegak hukum untuk melakukan kriminalisiasi. Saat Pilkada 2017, kata Roy, saat Syilviana Murni diusung partainya dituding mendapatkan kriminalisasi aparat. Namun kata dia saat ini kasus Silvi tak jelas.
Kemudian, dia juga mencontohkan saat ratusan mahasiswa diduga ada yang menggerakkan untuk berdemonstrasi di kediaman pribadi Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengatakan sudah jelas siapa pelakunya namun pihak kepolisian tidak mengusut kembali.
Setelah itu, adanya juga dugaan intervensi dari dua pimpinan lembaga negara kepada Gubernur Papua yang juga kader Demokrat Lukas Enembe.
"Dan terakhir, terjadi pada Syaharie Jaang (di Kalimantan Timur). Mau diusung oleh Demokrat tapi setelah itu ada pemanggilan dari Polisi. ini perlu ada kritisi," imbuh Roy.
Baca juga:
Demokrat dukung pasangan Firdaus-Rusli Efendi di Pilgub Riau
Dedi Mulyadi ungkap proses deal politik dengan Deddy Mizwar
Diusung 3 partai, Benny Kabur Harman maju Pilgub NTT
PDIP gabung Ridwan Kamil, Romi sudah kontak SBY bahas opsi Demiz-Uu
Kapolri tegaskan tak ada kriminalisasi terhadap Syaharie Jaang