Wakil Ketua Komisi II Sebut Hampir Semua Fraksi Ingin Pilkada di 2022 dan 2023
Saat ini, lanjut Saan, hampir semua fraksi ingin Pilkada tetap berjalan lima tahun sekali. Ia lantas membeberkan alasan mengapa pilkada 2022 dan 2023 tidak digelar serentak pada 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menyatakan, DPR akan mengatur ulang jadwal penyelenggaraan Pilkada 2022-2023 dalam draf revisi UU Pemilu. Saan menyebut, jadwal akan dibuat sesuai masa periode lima tahun.
"Jadi yang harusnya diundang-undang di 2024 kita normalkan 2022 sebagai hasil pilkada 2017 tetap dilakukan, 2023 sebagai hasil pilkada 2018 tetap dilakukan," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (26/1).
-
Apa tugas Arsul Sani di Komisi II? Tugas Arsul di Komisi II untuk memperkuat suara dan sudut pandang PPP terkait agenda revisi undang-undang dan pemilu.
-
Kapan Arsul Sani resmi menjadi anggota Komisi II? Arsul mulai resmi menjadi anggota Komisi II DPR sejak masa sidang saat ini.
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
Saan menyatakan apabila ada rencana menyerentakan pilkada, maka hal itu lebih baik digelar pada 2027. "Tetapi itu belum final disatukan itu," ucapnya.
Saat ini, lanjut Saan, hampir semua fraksi ingin Pilkada tetap berjalan lima tahun sekali. Ia lantas membeberkan alasan mengapa pilkada 2022 dan 2023 tidak digelar serentak pada 2024.
Pertama adalah pengamanan yang tidak memadai. Kedua, pertimbangan dari sisi kualitas elektoral.
"Kalau diserentakkan 2024, walaupun waktu berbeda ada pileg ada pilpres ada pilkada. Tahapan pilpres pileg saja belum selesai, sudah pilkada lagi. Bagaimana penyelenggara mengelolanya. Ini juga jadi banyak pertimbangan kenapa ingin dinormalkan," ujarnya.
Ketiga, berkaca pada Pemilu serentak 2019, maka khawatir akan memakan banyak korban jiwa dari penyelenggara pemilu.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Alasan Komisi II Larang Eks HTI Jadi Peserta Pemilu di Draf RUU
Draf RUU Pemilu Atur Keterwakilan Parpol dalam Komposisi Anggota KPU
Pimpinan Komisi II Sebut PDIP Ingin Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Ditolak PAN-PPP, Komisi II Sebut RUU Pemilu Demi Tatanan Politik yang Stabil
PPP: UU Pemilu Tak Harus Selalu Direvisi Setiap Pemilu