Wapres JK Ingatkan Pentingnya Keseimbangan dalam Pemerintahan
Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau menanggapi hal tersebut terlalu jauh. Tetapi, menurutnya, dalam satu pemerintahan tetap harus ada pihak yang mengkritik.
Jelang kabinet kerja jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin beberapa partai yang tidak berkoalisi di Pilpres 2019 mulai merapat. mereka melakukan lobi-lobi untuk dapat masuk di jajaran menteri Kabinet Kerja jilid II.
Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mau menanggapi hal tersebut terlalu jauh. Tetapi, menurutnya, dalam satu pemerintahan tetap harus ada pihak yang mengkritik.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
"Suatu pemerintahan efektif harus ada check and balance. Jadi bagaimana pun walaupun kecil tetap ada check and balance," kata JK di Kampus UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).
Terkait sinyal bergabungnya partai ke koalisi Jokowi, JK menyinggung, masih ada PKS yang tetap menjadi oposisi. Namun dia menegaskan tidak bisa memberi komentar banyak karena tidak terlibat dalam pembahasan koalisi.
"Tunggu aja deh. Saya tidak ingin memberikan komentar banyak soal koalisi soalnya saya tidak dalam arus itu," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyarankan Presiden Joko Widodo tidak perlu menarik-narik partai kalah dalam Pemilu masuk koalisi. Hidayat menuturkan, jangan sampai partai-partai yang baru merapat mengganggu jatah kursi menteri partai yang sejak awal mengusung Jokowi.
"Jangan sampai nanti jatah rekan-rekan partai pengusung Jokowi jadi berkurang karena masuknya partai-partai yang tidak jadi pengusung Jokowi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Hidayat menyarankan, Jokowi sebaiknya memberikan kursi maksimal kepada para partai pengusungnya. Daripada memberikan jatah kursi menteri kepada partai non koalisi.
"Lebih bagus Pak Jokowi memuaskan dan memberikan maksimal hak daripada partai pendukung yang tidak menang berada di luar kabinet dan itu konstitusional," kata dia.
Wakil Ketua MPR ini heran, Jokowi malah mengajak partai-partai yang kalah bergabung dalam periode kedua. Tidak seperti saat periode pertamanya.
Hidayat menilai lebih baik partai yang kalah tetap berada di lingkaran luar pemerintah. Seperti yang diputuskan sikap politik PKS menjadi oposisi Jokowi.
"Alangkah bagusnya sudahlah kita pakai peraturan yang bagus aja, demokrasi mengenal yang adanya di pemerintahan dan di luar pemerintahan," kata dia.
Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana. Spekulasi berkembang partai yang kalah dalam Pemilu itu diajak bergabung ke lingkaran Istana.
Baca juga:
PKB Nilai Safari Prabowo ke Partai Koalisi Jokowi Momentum Rekonsiliasi
PKB ke Gerindra: Datang Belakangan, Dapat Jatah Belakangan
Giliran Airlangga Hartarto bakal Ditemui Prabowo Subianto Sore Ini
VIDEO: Cak Imin Restui Gerindra Gabung Koalisi Jokowi
Prabowo Soal Gabung Koalisi Jokowi: Sudahlah Nanti Ada Waktunya