Wapres JK minta kepala daerah tersandung hukum tetap dilantik

Bila vonis dikeluarkan maka kepala daerah hasil Pilkada Serentak wajib diberhentikan.

2016-02-12 22:03:00

Pilkada Serentak

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan kepala daerah menang Pilkada Serentak dalam keadaan tersangka diperbolehkan untuk dilantik. Meski begitu, dirinya akui bahwa tindakan itu pasti dinilai kurang laik.

Pemilihan tetap dilantik lantaran kepala daerah dalam keadaan tersangka belum mendapat vonis pengadilan. Namun, bila vonis dikeluarkan maka kepala daerah hasil Pilkada Serentak wajib diberhentikan.

"Dilantik dulu. Kalau sudah ada vonisnya, setelah ada putusan pengadilan, ya dia langsung diberhentikan," kata Jusuf Kalla di Istana, Jumat (12/2).

Menurut JK, sapaan akrabnya, tentu ada aturan dalam melantik kepala daerah bila sebelumnya telah tersangkut masalah hukum. Maka dari itu, dia menyarankan agar pemimpin daerah itu terlebih dahulu dilantik.

"Ada aturannya. Kalau tersangka aturannya, saya kira boleh dilantik kalau tersangka," ujarnya.

"Pasti ada aturannya itu," tambahnya.

Seperti diketahui, salah satunya calon wakil bupati Sumbawa Barat terpilih, versi hitung cepat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Fud Syaifuddin, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu (Tipilu) saat menggelar kampanye akbar tingkat kabupaten, beberapa waktu lalu.

Mantan Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat ini, ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini berkasnya sudah masuk ke kejaksaan negeri (Kejari) Sumbawa.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/ang)

Wapres Siap Jadi Juru Damai PKB-PBNU, Tolak Dijadikan "Peluru" untuk Hantam Salah Satu Pihak

Wapres menjelaskan, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah aktif di PBNU.

Kisruh PKB dan PBNU 1 tahun yang lalu

Wapres: Tak Hanya NU dan Muhammadiyah, Ormas Keagamaan Lain Bisa Saja Diberi Izin Mengelola Tambang

Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.

tambang emas kalimantan 1 tahun yang lalu

Wapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu

Menurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.

Mahkamah Konstitusi 1 tahun yang lalu

Wapres Sebut 4 Menteri Wajib Penuhi Undangan MK di Sidang Sengketa Pemilu

Menurut Ma’ruf, tak akan ada ada arahan khusus yang diberikan kepada para menteri sebelum memenuhi panggilan MK.

Mahkamah Konstitusi 1 tahun yang lalu

Lapor Mas Wapres Dibuka Senin-Jumat, Begini Syarat dan Alur Pengaduannya

Warga bisa datang menyampaikan permasalahan agar ditindaklanjut Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Lapor Mas Wapres 1 tahun yang lalu

Eks Ajudan Wapres Berduka Kehilangan Rekan Seangkatan Akpol 96, Ungkap Sosok Sang Sahabat

Wakapolda Kalimantan Timur eks ajudan Wapres Ma'ruf Amin berduka kehilangan rekan satu angkatannya.

Brigjen Pol Sabilul Alif 1 tahun yang lalu

Pemerintah Hidupkan Lagi Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Karena Angka Golput Pilkada 2024 Tinggi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut positif wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

pilkada 1 tahun yang lalu

Pj Wali Kota Tarakan Wajibkan ASN Kenakan Sesingal

Di Tarakan, dengan adanya Perwali maka setiap hari Kams seluruh pejabat dan ASN mengenakan Sesingal.

Berita Tarakan 1 tahun yang lalu

Warga Kampung Bayam Diduga Ditangkap Paksa Polisi, Ini Penjelasan Jakpro

Warga Kampung Bayam 1 tahun yang lalu

Lapor Mas Wapres Selesaikan Aduan Warga Jakarta soal Sengketa Tanah

Jessica disebut mengalami kendala dalam mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) rumah.

Lapor Mas Wapres 1 tahun yang lalu

Muncul Wacana Pupuk Indonesia dan Bulog Berada di Bawah Kementan Mulai Tahun Depan

Usulan tersebut rencananya bakal diajukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan pertanian yang akan dilakukan pada tahun depan.

kementan 1 tahun yang lalu

Hadapi Pilkada, Kapolres Inhu Ingatkan Jajarannya untuk Jaga Netralitas & Martabat Institusi

Kapolres menekankan bahwa sebagai anggota polisi, Walpri memiliki tugas utama untuk mengawal dan mengamankan setiap kegiatan pasangan calon.

Pilkada Damai 1 tahun yang lalu

Bawaslu Minta Aturan Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah Dituntaskan

Agar, putusan MA soal batas usia cakada saat pelantikan dapat diakomodir.

batas usia calon kepala daerah 1 tahun yang lalu