Yusril Ihza Mahendra: Koalisi Besar Ideal, Tapi Jangan Sampai Satu Paslon
Koalisi besar merupakan gabungan dari dua koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai adanya koalisi besar sangat ideal. Namun, dia mengingatkan agar kehadiran koalisi besar tidak melahirkan satu pasangan calon (paslon) capres-cawapres di Pilpres 2024.
Koalisi besar merupakan gabungan dari dua koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas oleh Partai Gerindra dan PKB.
-
Siapa saja capres-cawapres yang ikut bertarung dalam Pilpres 2024? Ada tiga pasangan capres-cawapres yang bertarung dalam Pilpres 2024. Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Apa yang dikatakan Sekjen Golkar tentang arah koalisi di Pilpres 2024? Sekjen Golkar menambahkan, di akhir pertemuan, Airlangga memakaikan jaket kuning loreng kepada seluruh ketua dewan. Jaket kuning loreng ini juga yang dikenakan seluruh Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar saat bertemu Airlangga di Bali.
-
Siapa yang dilarang terlibat dalam sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman. Hal tersebut lantaran, paman dari calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka itu melakukan pelanggaran etik yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK). Sehingga, Anwar Usman dilarang terlibat dalam menghadapi sengketa pilpres 2024.
-
Siapa saja yang diundang untuk bersaksi di sidang MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.Diketahui, sidang esok hari akan dimulai pukul 08.00 WIB di Gedung MK Jakarta. Selain empat menteri, MK juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk bersaksi soal sengkarut Pilpres 2024.
-
Kapan sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Apa yang terjadi pada sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
"Kami sampaikan hal itu sangat ideal (koalisi besar), dan seluruh partai bersama-sama, membangun politik kita ke depan," kata Yusril di DPP PAN, Jakarta, Kamis (13/4).
"Tapi jangan sampai hanya muncul satu pasangan calon. Karena itu masalah bagi konstitusi kita. Kalau bisa ada dua atau tiga pasangan calon," sambungnya.
Yusril menjelaskan, dalam UUD 1945 hasil amandemen, mensyaratkan bahwa pilpres harus diikuti dua pasangan calon.
"Kalau satu apakah bisa dilaksanakan? Kalau saya baca undang-undangnya. Satu, (jika) sebenarnya asalnya dua tapi yang satu-nya itu mungkin meninggal atau segala macam begitu sehingga yang satu tetap diteruskan, tapi kalau dari awal cuma sepasang apa pemilunya bisa dilaksanakan atau tidak jadi itu yang tadi kami diskusikan dengan PAN juga bagaimana kita mengantisipasi kalau krisis seperti itu terjadi," jelas Yusril.
Dia menegaskan, jika sedari awal pasangan calon yang maju pilpres hanya satu orang, maka tidak bisa dilakukan. Yusril pun mewanti-wanti bahwa kepemimpinan Jokowi akan selesai 20 Oktober 2024.
Oleh karena itu, dia berharap ada setidaknya dua pasangan calon yang muncul, agar pilpres bisa digelar.
"Kalau paslonnya cuma 1 pemilu tidak bisa dilaksanakan, presidennya tanggal 20 Oktober sudah selesai, besok siapa yang bertanggung jawab di negara ini?" katanya.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/rhm)