Mampu Kendalikan Inflasi, Provinsi Sumatra Utara Raih Penghargaan Ini
Provinsi Sumatra Utara masuk peringkat 10 besar provinsi se-Indonesia dalam mengendalikan inflasi.
Provinsi Sumatra Utara masuk peringkat 10 besar provinsi se-Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Atas prestasi tersebut, Kementerian Keuangan RI memberikan apresiasi berupa bonus sebesar Rp10,3 miliar rupiah.
Melansir laman infosumut.id pada Rabu (2/11), bahwa tingkat inflasi di Sumut per bulan Oktober terjaga di angka 5,66% dengan pertumbuhan ekonomi 4,70% di triwulan II 2022, lebih rendah 0,04 poin dari inflasi nasional.
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Bagaimana Imlek dirayakan di Sumut? Sejarah perayaan Imlek di Indonesia telah ada sejak abad ke-15 ketika pedagang Tionghoa datang ke Nusantara. Perayaan ini telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, dengan tradisi seperti memasang lampion, menyiapkan makanan khas Imlek, dan memberikan angpao.
-
Siapa saja yang dibebani dengan pajak di Sumut? Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
-
Di manakah kepercayaan tentang burung puter sebagai pertanda keberuntungan di Sumut umumnya muncul? Masyarakat sering kali mencari makna dalam fenomena alam, termasuk suara burung-burung pada malam hari, untuk memberikan interpretasi tentang kehidupan dan nasib mereka.
-
Bagaimana cara URIPS menyelesaikan masalah inflasi di Sumatra? Harga satu rupiah URIPS sama dengan satu rupiah ORI dan seratus rupiah uang Jepang.
Prestasi ini diraih tidak lepas dari kondisi perekonomian dunia yang belum stabil ditambah dengan kenaikan harga BBM Nasional. Berikut selengkapnya:
Masih Miliki Pekerjaan Rumah
Meskipun Provinsi Sumatra Utara telah meraih prestasi dalam mengendalikan inflasi, namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, salah satunya penyerapan anggaran pemerintah Kabupaten/Kota.
Ada lima Kabupaten/Kota yang realisasi APBDnya masih di bawah 50%. Bahkan salah satunya masih di angka 39,80% sampai 31 Oktober 2022.
Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengakui bahwa masalah yang dihadapi daerah tersebut salah satunya terlambatnya pengesahan P-APBD. Ia meminta kepada seluruh Kapolres untuk membantu penyelesaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendorong serapan anggarannya.
Selain Sumatra Utara, provinsi lain yang meraih penghargaan ini di antaranya Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Banten, Yogyakarta, dan Jawa Timur.