Ombudsman Sumut Minta PPDB Online Diperpanjang, Ini Alasannya
Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta agar PPDB tahun ini diperpanjang menyusul ditemukan banyak permasalahan dalam sistem dan pelaksanaan pendaftaran melalui daring ini.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA dan SMK Negeri di Sumatra Utara (Sumut) sudah dimulai sejak 7 Juni 2021 yang dilakukan dengan sistem daring.
Namun, ternyata terdapat sejumlah keluhan dari para orang tua calon siswa terkait kendala saat melakukan pendaftaran secara online tersebut. Terkait hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Sumut pun meminta agar PPDB tahun ini diperpanjang.
-
Kapan siswa SLB YPAC memulai tahun ajaran baru? Hari Senin 8 Juli 2024 ini merupakan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2024-2025 yang sudah dimulai serentak di Jakarta.
-
Di mana siswa SLB YPAC memulai tahun ajaran baru? Aktivitas sejumlah siswa saat hari pertama masuk sekolah di SLB Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) , Jakarta, Senin (8/7/2024).
-
Kapan PPDB di tingkat SMP negeri di Klaten berakhir? Berbeda dengan wilayah Kabupaten Semarang, puluhan SMP negeri di Klaten justru masih kekurangan siswa. Padahal penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024 telah berakhir pada tanggal 13 Juni lalu.
-
Bagaimana cara menyambut tahun ajaran baru? Yuk, sambut tahun ajaran baru dengan penuh keceriaan dan semangat belajar.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang sedang trending di awal tahun ajaran baru? Di awal tahun ajaran baru, para guru biasanya akan memberikan tugas membuat recount text yang sederhana.
"Saya sarankan ini diperpanjang waktu pendaftarannya," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar pada Selasa (8/6).
Ia mengatakan, pihaknya menemukan beberapa permasalahan dalam PPDB ini, di antaranya tidak dicantumkannya pilihan jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi serta adanya ketidaksinkronan antara pilihan sekolah yang diisi dengan hasil yang ke luar dari sistem.
"Saya lihat aplikasinya yang kacau, jadi kayaknya tidak dipersiapkan dengan matang," katanya.
Melansir dari ANTARA, berikut informasi selengkapnya.
Bantahan dari Panitia PPDB
Namun, hal lain diungkapkan oleh pihak panitia PPDB Sumut. Sekretaris PPDB Sumut Suhendri membantah adanya gangguan dalam sistem pendaftaran PPDB. Ia mengatakan, kendala itu hanya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi.
"Sebagian besar ada kesalahan dalam menggunakan alat komunikasi. Kebanyakan ada yang menggunakan handphone, kemudian history yang ada di handphone itu tidak dihapus. Sehingga teman-teman masyarakat mengalami kendala di situ, itu saja sebenarnya," katanya.
Beri Edukasi ke Masyarakat
Menyusul adanya kendala dalam pelaksanaan PPDB online ini, Dinas Pendidikan Sumut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sistem dan proses pendaftaran.
Penyuluhan yang dilaksanakan di Aula Amir Hamzah Kantor Disdik Sumut pada Selasa (8/6) ini dihadiri sejumlah calon peserta didik beserta orang tuanya.
"Hari ini kita akan 'support' untuk membantu edukasi. Kita khawatir memang ada kendala di digitalisasi, karena itu kita coba lakukan edukasi hari ini membantu masyarakat untuk bisa akses," kata Sekretaris PPDB Sumut Suhendri.
Selain itu, panitia PPDB juga telah melakukan sosialisasi melalui media sosial dan bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI).
PPDB Sumut Tahun Ajaran 2021/2022
liputan6.com ©2021 Merdeka.com
Melansir dari Liputan6.com, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Pendidikan sudah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan.
"Untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orang tua 5 persen dan jalur prestasi 25 persen," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Kamis (3/6).
Sementara untuk SMK, jalur pendaftaran untuk zonasi 10 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan orang tua atau wali 5 persen, serta jalur prestasi 65 persen.
Namun, disinggung kemungkinan dibukanya sekolah tatap muka, Gubernur Edy masih mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 dan memprioritaskan keselamatan siswa. Hal ini menyusul adanya peningkatan kasus Covid-19 di daerah ini, terutama 2 pekan setelah Idulfitri.