Di Vietnam, salah bikin status FB bisa didenda Rp 57 juta
Mereka yang buat status berisi kritik ke pemerintah bisa digelandang.
Kebebasan berpendapat rupanya masih mahal di Vietnam. Di Facebook misalnya, pengguna jejaring sosial terbesar di dunia tersebut ternyata tak boleh macam-macam berbicara di sini.
Seperti yang dilansir oleh The Verge (28/11), baru saja dilaporkan bahwa Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung, mengesahkan UU baru yang mengatur etika mengkritik pemerintah secara online. UU tersebut pun secara eksplisit menyasar para pengkritik yang biasanya muncul di jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter.
-
Siapa yang bertemu dengan Mentan Indonesia di Vietnam? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Vietnam, Le Minh Hoan di kantor Ministry of Agriculture Rural Development Vietnam (MARD), Minggu, 19 Mei 2024.
-
Siapa pendiri Partai Komunis Vietnam? Didirikan pada tahun 1930 oleh Hồ Chí Minh, Partai Komunis Vietnam menjadi partai yang berkuasa di Vietnam Utara pada tahun 1954 dan kemudian seluruh Vietnam setelah runtuhnya pemerintah Vietnam Selatan setelah jatuhnya Saigon pada tahun 1975.
-
Apa tujuan utama Partai Komunis Vietnam saat dibentuk? Tujuan utama partai adalah untuk melawan penjajahan Prancis dan memperjuangkan kemerdekaan nasional.
-
Siapa yang disambut oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam? Rombongan Mentan disambut langsung oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam, Le Minh Hoan beserta pejabat tinggi MARD lainnya.
-
Apa yang terjadi pada pertandingan Vietnam vs Thailand? Timnas Thailand berhasil meraih kemenangan setelah melakukan kebangkitan saat bertanding melawan Timnas Vietnam pada Selasa malam (10/09/2024) WIB.
-
Kapan Partai Komunis Vietnam menguasai seluruh Vietnam? Didirikan pada tahun 1930 oleh Hồ Chí Minh, Partai Komunis Vietnam menjadi partai yang berkuasa di Vietnam Utara pada tahun 1954 dan kemudian seluruh Vietnam setelah runtuhnya pemerintah Vietnam Selatan setelah jatuhnya Saigon pada tahun 1975.
Bagi mereka yang menggunakan jejaring sosial untuk menyebarkan propaganda melawan negara atau menyebarkan ideologi yang bisa memicu reaksi masyarakat akan didenda VND 100 juta atau sekitar Rp 57 juta. Angka yang sangat besar bagi warga di sana mengingat pendapatan per kapita Vietnam hanya Rp 2,2 juta per bulan.
Dalam UU ini tidak dijelaskan komentar seperti apa yang bisa memicu pelanggaran hukum di sana. Sehingga, besar kemungkinannya hal ini akan disalahgunakan.
"Kami sangat prihatin dengan keluarnya UU ini yang bisa membatasi hak seseorang untuk membagi pendapatnya lewat jejaring sosial pribadi dan situsnya," kata juru bicara Kedutaan Amerika Serikat di Hanoi.
UU ini sendiri merupakan tindakan lanjutan dari aksi rezim komunis di sana yang memaksa para blogger untuk merasakan dinginnya penjara lantaran memuat tulisan bernada kritik. Tak heran, Vietnam pun sempat diberi indeks kebebasan pers yang buruk oleh Reporters Without Borders.