DPR minta pemerintah tegas soal layanan aplikasi transportasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, meminta Presiden RI Jokowi untuk tegas soal transportasi berbasis aplikasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, meminta Presiden RI Jokowi untuk tegas dalam bersikap terkait layanan transportasi berbasis aplikasi. Ketegasan Jokowi, dibutuhkan agar tidak terjadi lagi keresahan di publik.
Pernyataannya itu, lantaran saat ini baru saja terjadi demo dari supir angkutan umum yang meresahkan adanya layanan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Dari demo itu, berujung pada dikeluarkannya surat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memblokir Uber dan Grab Car.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Bagaimana cara orang Indonesia menggunakan smartphone dalam sehari? Indonesia juga termasuk ke dalam daftar negara yang tidak bisa hidup tanpa ponsel. Menduduki urutan ke enam, netizen Indonesia mengantongi angka sebanyak 29,1 persen dari waktu harian mereka untuk dihabiskan di depan layar HP.
-
Mengapa transportasi umum di Jakarta beralih ke mobil? Perkembangan pembangunan membuat kondisi jalan di DKI Jakarta yang padat membuat transportasi beralih ke mobil yang disebut oplet.
-
Kenapa Grab menawarkan layanan motor listrik? Grab Indonesia memberikan layanan sewa motor listrik untuk para pengemudi Grab yang ingin menjadi mitra driver, namun tidak memiliki kendaraan sendiri. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengemudi Grab.
-
Apa yang membuat Gojek menjadi aplikasi favorit? Gojek, aplikasi layanan on-demand yang populer di Indonesia, telah berhasil meraih status sebagai aplikasi online favorit berkat kemampuannya dalam mengintegrasikan angkutan umum.
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
"Saya dengar presiden juga mengharapkan adanya aturan yang mengakomodasi perusahaan-perusahaan aplikasi ini. Oleh sebab itu, tidak bisa salahkan Kominfo atau Perhubungan. Tapi kan aturan tertinggi ada di presiden," kata dia saat dijumpai di Gedung DPR seusai rapat kerja bersama Menkominfo membahas soal revisi UU ITE, Jakarta, Senin (14/3).
Dia pun mengatakan, agar presiden segera membuat aturan yang sinergis. Tujuannya agar tidak ada lagi perbedaan pendapat.
"Jangan ada yang namanya ketidakpastian hukum. Sehingga, ketidakpastian hukum itu di mana-mana akan menimbulkan kegaduhan, keriuhan. Kita sih dari DPR dukung-dukung saja. Tapi tolong buat aturan yang tegas dan tidak berlama-lama," jelasnya.
Oleh sebab itu, kata dia, sebelum memutuskan suatu kebijakan, pemerintah ada baiknya duduk dan mengkaji bersama. Jika tidak, masyarakat juga yang akan mengalami kebimbangan.
"Pemerintah tolong segera. Putuskan untuk membuat aturan atau mengakomodasi ini atau menertibkan," tuturnya.
Baca juga:
Menkominfo belum tahu ada permintaan blokir Uber & Grab dari Menhub
Kemenhub usulkan pemblokiran, Uber Taxi ogah komentar
Organda DKI sebut Uber dan Grab Car pantas diblokir
Langgar UU, Menhub surati Menkominfo untuk blokir Uber dan Grab Car
Menkominfo setuju dengan Menteri Jonan terkait blokir Grab dan Uber
Menkominfo soal Uber dan GrabCar: Saya cek dulu