Email PNS domain .id belum tentu aman dari penyadapan
Domain .id belum tentu aman jika servernya terletak di luar negeri
Kementerian PAN telah mewajibkan setiap PNS agar menggunaan alamat email resmi pemerintah yaitu yang menggunakan domain @pnsmail.go.id atau yang dimiliki masing-masing pemerintah dengan alamat (nama instansi masing-masing).go.id.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar Nomor 06 Tahun 2013 tertanggal 27 Mei 2013.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
Penggunaan email ber-domain Indonesia disebut-sebut untuk mengamankan informasi negara dari penyadapan. Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, email ber-domain .id belum tentu aman dari penyadapan.
"Lihat dulu servernya di mana? Kalau servernya di luar negeri ya sama saja bisa disadap. Nggak selalu domian .id servernya di Indonesia, dan belum tentu juga domain .com servernya di luar negeri," katanya kepada merdeka.com, Kamis (2/1).
Menurut dia, akan lebih baik bila ada upaya penyadaran dan edukasi kepada para PNS tentang bagaimana dia meng-handle email-email dinas yang bersifat rahasia negara.
Kalau pun tidak disadap tapi ada oknum PNS yang nakal, tambah Heru, bisa kemana-mana juga emailnya karena dengan mudah bisa di BCC atau di forward ke pihak lain.
Dia menegaskan pemerintah berdomain .go.id juga perlu ada keterbukaan di mana server email dan website instansi tersebut ditempatkan.
(mdk/dzm)