![PDNS Diretas, DPR Usul Bentuk Satgas hingga Pansus](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/6/27/1719489088146-2lbaw.jpeg)
PDNS Diretas, DPR Usul Bentuk Satgas hingga Pansus
Menurut Sukamta, DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang.
Menurut Sukamta, DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan dibentuk Satuan Tugas Nasional hingga Panitia Khusus (Pansus) buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas insiden peretasan tersebut.
"Supaya ringkas, tidak perlu 30 pertanyaan saya ungkap semua. Saya usul satu aja pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional," kata Sukamta dalam ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Sukamta menerangkan, nantinya Satgas itu tak boleh hanya diisi unsur pemerintah dalam hal ini Kominfo dan BSSN. Namun, unsur profesional seperti ahli, akademisi, dan juga dilibatkan.
Bahkan, jika perlukan, pada masa DPR periode akhir ini dibentuk panitia khusus. Menurutnya, DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang.
"Kalau perlu nanti Komisi I sebagai say good bye, dari periode ini masih ada beberapa bulan lagi, kita buan pansus," ujar politikus PKS ini.
Sukamta menambahkan, kasus peretasan PDN merupakan masalah serius karena berkaitan dengan keamaman nasional. Jika dianggap enteng, ada yang salah dengan penyelenggaraan negara.
"Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara," tutupnya.
Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas
Baca SelengkapnyaAus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca SelengkapnyaDPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaDari 178 ASN yang dilaporkan terdapat 108 ASN tidak terbukti melanggar, sedangkan 43 ASN atau 28 persen mendapatkan rekomendasi dari KASN.
Baca SelengkapnyaPolri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca SelengkapnyaSelama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut untuk membahas evaluasi server PDNS yang diretas.
Baca SelengkapnyaSukamta mengatakan satgas tersebut harus terdiri dari beberapa ahli, bukan hanya dari kominfo maupun BSSN saja
Baca Selengkapnya