Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDNS Diretas, DPR Usul Bentuk Satgas hingga Pansus

PDNS Diretas, DPR Usul Bentuk Satgas hingga Pansus

PDNS Diretas, DPR Usul Bentuk Satgas hingga Pansus

Menurut Sukamta, DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang. 

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan dibentuk Satuan Tugas Nasional hingga Panitia Khusus (Pansus) buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.


Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membahas insiden peretasan tersebut.

"Supaya ringkas, tidak perlu 30 pertanyaan saya ungkap semua. Saya usul satu aja pak. Supaya dibentuk Satgas Nasional," kata Sukamta dalam ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).


Sukamta menerangkan, nantinya Satgas itu tak boleh hanya diisi unsur pemerintah dalam hal ini Kominfo dan BSSN. Namun, unsur profesional seperti ahli, akademisi, dan juga dilibatkan.

Bahkan, jika perlukan, pada masa DPR periode akhir ini dibentuk panitia khusus. Menurutnya, DPR masih memiliki waktu hingga bulan Oktober mendatang.

"Kalau perlu nanti Komisi I sebagai say good bye, dari periode ini masih ada beberapa bulan lagi, kita buan pansus," ujar politikus PKS ini.

Sukamta menambahkan, kasus peretasan PDN merupakan masalah serius karena berkaitan dengan keamaman nasional. Jika dianggap enteng, ada yang salah dengan penyelenggaraan negara.


"Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara," tutupnya.

Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas
Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas

Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas

Baca Selengkapnya
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR
PKS Singgung Penggunaan Hak Angket saat Rapat Paripurna di DPR

Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.

Baca Selengkapnya
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya

DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
464 PNS Diduga Langgar Netralitas saat Pemilu 2024, Begini Sanksi Diterima
464 PNS Diduga Langgar Netralitas saat Pemilu 2024, Begini Sanksi Diterima

Dari 178 ASN yang dilaporkan terdapat 108 ASN tidak terbukti melanggar, sedangkan 43 ASN atau 28 persen mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Baca Selengkapnya
Usut Penyebab Server PDN Kementerian Kominfo Lumpuh, Polri Gandeng BSSN
Usut Penyebab Server PDN Kementerian Kominfo Lumpuh, Polri Gandeng BSSN

Polri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan  Petugas KPPS saat Pemilu 2024
DPR Apresiasi Polda Jatim yang Pantau Kesehatan Petugas KPPS saat Pemilu 2024

Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.

Baca Selengkapnya
Server PDSN Diretas, Jokowi Panggil Menkominfo hingga Kepala BSSN
Server PDSN Diretas, Jokowi Panggil Menkominfo hingga Kepala BSSN

Rapat tersebut untuk membahas evaluasi server PDNS yang diretas.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Usul Bentuk Satgas Usai Pusat Data Diretas Hacker
VIDEO: DPR Usul Bentuk Satgas Usai Pusat Data Diretas Hacker

Sukamta mengatakan satgas tersebut harus terdiri dari beberapa ahli, bukan hanya dari kominfo maupun BSSN saja

Baca Selengkapnya