Ternyata Data Proyek IKN dan PSN Hilang Akibat Peretasan PDNS 2
Kementerian PUPR mengakui ada data yang hilangnya akibat peretasan PDNS 2 beberapa waktu lalu.
![Ternyata Data Proyek IKN dan PSN Hilang Akibat Peretasan PDNS 2](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/23/1721727450753-frtri.jpeg)
Data proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) turut raib akibat peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Tak hanya itu, data Proyek Strategis Nasional (PSN) juga ikut hilang.
- Kepala BSSN Jelaskan Progres Pemulihan PDSN Pascaserangan Siber: Bulan Ini Kita Tuntaskan
- Menteri AHY Ungkap Alasan Data Kementerian ATR/BPN Tidak Terdampak Serangan Siber dalam Kasus PDNS
- Kritik Pedas Anggota DPR ke BSSN soal Indonesia Tak Punya Cadangan Data di PDNS usai Diretas
- Usut Penyebab Server PDN Kementerian Kominfo Lumpuh, Polri Gandeng BSSN
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Abdul Muis, mengamini hilangnya data PDNS 2 berdampak cukup signifikan, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
"Ada (PSN), yang di IKN juga ada," Abdul Muis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (23/7).
Insiden itu juga sedikit berpengaruh terhadap proses pengadaan barang hingga lelang (tender). Namun, jumlahnya tidak terlalu banyak lantaran mayoritas proyek sudah rampung terselesaikan.
"Alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," kata Abdul.
Atas kejadian tersebut, Kementerian PUPR yang tadinya bertumpu pada sistem informasi digital kembali ke cara manual. Abdul mengatakan, cara itu terpaksa ditempuh lantaran proses lelang maupun kontrak pengerjaan proyek dikejar batas waktu alias deadline.
"Kalau kita enggak segera mengambil keputusan ke manual, maka waktu akan habis. Tentu itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur," ungkap Abdul.
Pembobolan PDNS 2 juga membuat proses sertifikasi badan usaha maupun sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPJK) kembali manual.
"Walaupun memang dengan kembali ke manual tentu ada ekstra tenaga, ekstra waktu. Tidak secepat kalau kita menggunakan sistem informasi," pungkas Abdul Muis.
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024