Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Digital ID ini ditargetkan rampung akhir Februari 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga.
- Fungsi IKD, Mempermudah Akses Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan dan Non-Pemerintahan
- Menpan-RB: ASN Semestinya Sudah Pindah ke IKN pada September atau Oktober 2024
- Menkominfo: INA Digital Buat Masyarakat Mudah Akses Layanan Pemerintah
- Cegah Penyajian Laporan Keuangan Palsu, Kemendagri Wajibkan Pemda Belanja Gunakan KKPD
“Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo, KemenPANRB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. Tim teknis kami juga sudah menyiapkan detil kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk dieksekusi agar sesuai dengan target,” jelas Menkominfo.
Menurutnya, penerapan Digital ID perlu memperhatikan aspek regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya dan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait digital ID ini kita akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai SPBE,"
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.
Lebih lanjut, Menkominfo menyebut bahwa hadirnya Digital ID memberikan nilai tambah dalam peningkatan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih.
“Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting digital ID ini ada regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPBE yang juga harus jadi acuan,”
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.