Aksi Sosial Dedi Disebut Overlapping, Sampai Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan
Kang Dedi itu mengaku dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat sosial yang dilakukannya. Dedi dianggap melampaui kewenangan atau overlapping.
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi kerap kali terjun langsung menemui masyarakat. Aksinya itu banyak dipuji, meski masih ada sebagian yang menentang.
Bahkan pria yang akrab disapa Kang Dedi itu mengaku dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akibat sosial yang dilakukannya. Dedi dianggap melampaui kewenangan atau overlapping.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Meski begitu, Kang Dedi tak patah arang untuk tetap menjalankan aksinya. Dia lantas memberikan pesan tegas terhadap LSM (Lembaga swadaya masyarakat) yang telah melaporkannya ke MKD.
Simak ulasannya berikut ini, seperti dihimpun dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Selasa (30/11).
Dedi Dilaporkan oleh 2 Kelompok
Kala itu anggota DPR RI Dedi Mulyadi merapikan bahu jalan bersama sejumlah anggota Satpol PP. Ia memberi segepok uang kepada tukang tambal ban yang kerap mangkal di sana.
Dedi menjelaskan akan memberinya tempat baru yang lebih rapi. Uang yang diberikan tadi sesuai dengan pendapatan bulanan si tukang bengkel. Menurutnya proses pembenahan diperkirakan butuh waktu sekira satu bulan.
Kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel ©2021 Merdeka.com
Dalam kesempatan itu, Kang Dedi pun menceritakan bahwa dirinya dikabarkan telah dilaporkan atas tuduhan overlapping oleh dua kelompok organisasi.
"Sekarang itu ada dua kelompok. Satu, organisasi ekstra kampus mahasiswa tempat dulu saya dibesarkan. Tapi saya belum mendapat konfirmasi langsung. Baru dari berita, dari media lokal. Kedua, dari lembaga swadaya masyarakat yang mungkin dulu biasa melaporkan saya," kata Dedi.
Aksi Sosial Dinilai Overlapping
Kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel ©2021 Merdeka.com
Sembari menunjukkan contoh merapikan lingkungan dan bahu jalan, Kang Dedi mengungkap aksi sosialnya selama ini dianggap overlapping atau melampaui kewenangan.
Menurutnya, aksi tersebut berniat baik. Bahkan Dedi tak segan untuk mengganti biaya operasional para pedagang yang harus libur selama satu bulan itu.
Tak disangka, sikap sosial Dedi jusru dinilai negatif bagi sejumlah organisasi dan LSM.
"Mereka melaporkan saya ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan), karena saya dianggap overlapping. Tapi menurut saya, apakah yang barusan (merapikan dan membantu pedagang) itu overlapping? Itu adalah tugas-tugas sosial kita. Sehingga semua orang bisa harmonis dengan cara-cara ini," ungkap Dedi.
Akan Terus Berkontribusi untuk Masyarakat
Kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel ©2021 Merdeka.com
Mantan Bupati Purwakarta itu tetap menanggapi santai atas pelaporan namanya di MKD. Ia bahkan mengaku akan terus melakukan aksi sosialnya terhadap masyarakat, meski ditentang.
"Tapi membawa pelaporan ke MKD tidak akan menyurutkan langkah saya untuk setiap hari bekerja dan memberikan kontribusi bagi masyarakat secara langsung," ujar Dedi.
Menurut Dedi, terjun di tengah warga adalah bentuk kontribusi langsung. Sementara kontribusi tidak langsungnya, ia kerahkan saat duduk di kursi DPR.
"Karena kontribusi secara tidak langsungnya saya lakukan juga sebagai Wakil Komisi Partai. Tapi kalau di sini, saya berkontribusi sebagai masyarakat," sambungnya.
Pesan Tegas Dedi untuk Si Pelapor
Kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel ©2021 Merdeka.com
Menyinggung terkait kewenangan, Kang Dedi menegaskan bahwa secara aturan memang tidak tertulis untuk memberi uang para pedagang.
Tapi ada cara untuk membawa perubahan di lingkungan, seperti menjadikan lokasi yang lebih nyaman atau memahami kondisi masyarakat. Menurutnya, perubahan akan terjadi jika ada tindakan, bukan sekedar wacana.
"Kalau ngomong tentang kewenangan, enggak ada itu alokasi dana untuk ngasih tukang tambal ban atau nambahin honor tukang sapu. Tapi itu dilakukan demi ada perubahan. Perubahan itu harus dengan tangan, bukan hanya wacana dan cerita," pungkasnya.