Masuk Kabinet Prabowo, Begini Nasib Otto Hasibuan sebagai Advokat
Otto menjelaskan bahwa situasi serupa juga dialami oleh anggota dewan di Parlemen.
Otto Hasibuan mendapatkan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam tugasnya, Otto akan berkolaborasi dengan Yusril Ihza Mahendra, yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator di bidang yang sama.
Ketika ditanya mengenai profesinya sebagai advokat, Otto menyatakan bahwa ia akan mengambil cuti. Ia berencana untuk mengajukan permohonan cuti tersebut kepada organisasi advokatnya setelah dilantik hari ini.
- Sentil Komposisi Kabinet Prabowo, Ini Catatan dari Adian Napitupulu
- Tiga Tokoh Penting Tolak Masuk di Kabinet Prabowo, Nomor 3 dari Jenderal Kapassus, Ini Alasannya
- Bakal Masuk Kabinet, Budiman Sudjatmiko Diminta Prabowo Jadi Kepala Lembaga Urus Kemiskinan
- NasDem Tak Incar Kursi Menteri Kabinet Prabowo: Kita Bukan Berjuang Sejak Awal di Pilpres
“Berdasarkan undang-undang advokat, saya tidak bisa lagi berpraktek sebagai advokat. Jadi saya, ketika dilantik, harus mengajukan permohonan cuti kepada pembina advokat,” ungkap Otto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti yang dilaporkan pada Senin (21/10/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa hal serupa berlaku bagi anggota dewan di Parlemen, di mana mereka dilarang untuk berpraktek aktif selama masa jabatan mereka.
“Cuti sebagai advokat sama dengan anggota DPR, anggota DPR itu juga tidak boleh berpraktek sebagai advokat, tapi dia tetap advokat,” tambahnya.
Mengenai tanggung jawabnya sebagai Wakil Menteri Koordinator, Otto mengakui bahwa posisinya merupakan nomenklatur baru di era Prabowo Subianto. Ia percaya bahwa pembagian tugas ini akan membantu fokus pada isu-isu terkait imigrasi, pemasyarakatan, dan hukum.
“Jadi, dengan adanya pembagian sekarang, saya kira ini tepat sekali, karena itu akan menjadi fokus, fokus pembahasan mengenai imigrasi, pemasyarakatan dan juga mengenai hukum. Tapi hukum ini berarti bukan Minister of Justice tapi Minister of Law,” jelasnya.
Otto menekankan pentingnya untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo bahwa hukum harus berpihak kepada rakyat.
“Contohnya dalam imigrasi, kemudahan-kemudahan harus diberikan dalam arti pelayanan harus diperhatikan. Kalau itu di pemasyarakatan, perlindungan-perlindungan kepada orang-orang. Jadi, mengenai hukum, Pak Presiden juga mengatakan harus tegas dan keras,” tutup Otto.
Access to Justice
Otto percaya bahwa Presiden Prabowo berharap kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dapat memberikan akses terhadap keadilan.
"Access to Justice, ini harus didapatkan. Jika Pak Presiden telah memberikan perhatian besar terhadap kesehatan masyarakat dan kebutuhan gizi anak-anak, maka hal tersebut berkaitan dengan aspek fisik. Kini, tugas kita adalah memenuhi kebutuhan rohani dan spiritual mereka agar mereka juga memperoleh keadilan sosial dari perspektif hukum," tutup Otto.