Profil Jusuf Kalla: Mantan Wakil Presiden yang Kembali Memimpin PMI untuk Periode 2024-2029

Besar di Keluarga Pengusaha

Muhammad Jusuf Kalla, yang lebih dikenal dengan sebutan JK, lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak kedua dari total 17 bersaudara yang lahir dari pasangan Haji Kalla dan Athirah. Ayahnya merupakan seorang pengusaha yang berhasil di Makassar dengan perusahaan Kalla Group yang terkenal.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, JK melanjutkan studinya di The European Institute of Business Administration di Prancis. Karier politiknya dimulai ketika ia menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 1967 hingga 1968. Pada tahun 1968, JK diangkat sebagai CEO PT Hadji Kalla, sebuah perusahaan keluarga yang beroperasi di berbagai sektor seperti transportasi, konstruksi, dan real estate.

Dalam dunia politik, JK memiliki berbagai jabatan penting. Ia pernah menjadi anggota MPR dari Fraksi Golkar selama periode 1982 hingga 1999. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 hingga 2000.

Selanjutnya, JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri dari tahun 2001 hingga 2004. Ia juga mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2009, serta Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019.

Karier Politik Jusuf Kalla: Jadi Wakil Presiden Dua Kali

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Jusuf Kalla memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 1967-1968. Di tahun yang sama, ia juga dipercaya untuk memimpin perusahaan keluarga, PT Hadji Kalla, yang kemudian berkembang pesat di bawah kepemimpinannya.

Pada tahun 1982, JK kembali terjun ke dunia politik dengan menjabat sebagai anggota MPR dari Fraksi Golkar hingga tahun 1999. Karier politiknya terus meningkat setelah ia diangkat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, meskipun masa jabatannya berakhir pada tahun 2000.

Namun, pada tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat hingga tahun 2004. Selanjutnya, Jusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6.

Setelah itu, Jusuf Kalla berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya bersama Joko Widodo. Dengan berbagai pencapaian tersebut, ia menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam dunia politik serta pembangunan bangsa.

Kiprah di Palang Merah Indonesia

Sejak tahun 2009, Jusuf Kalla telah aktif dalam memimpin Palang Merah Indonesia (PMI). Di bawah kepemimpinannya, berbagai program kemanusiaan telah dilaksanakan, termasuk upaya penanggulangan bencana serta layanan donor darah.

Dalam proses pemilihan, Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum PMI secara aklamasi, karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga PMI, yaitu mendapatkan dukungan lebih dari 50% dari jumlah utusan yang berhak hadir. Selain itu, Jusuf Kalla kembali mendapatkan kepercayaan untuk memimpin PMI pada periode 2024-2029.

Kontroversi Pemilihan Ketua Umum PMI 2024

Pemilihan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) untuk periode 2024-2029 diliputi oleh berbagai kontroversi, terutama terkait dengan adanya klaim kepengurusan tandingan yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Agung mengklaim bahwa ia terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) tandingan, namun klaim tersebut dianggap ilegal oleh pihak yang dipimpin oleh Jusuf Kalla. Keadaan ini menciptakan dualisme kepemimpinan di dalam organisasi PMI, yang pada akhirnya memicu pelaporan terhadap Agung Laksono ke pihak kepolisian.

Tanggapan Jusuf Kalla terhadap Dualisme Kepemimpinan

Menanggapi adanya dualisme dalam kepemimpinan, Jusuf Kalla menekankan betapa pentingnya etika serta kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

Ia menyatakan, "Itu ilegal dan pengkhianatan. Kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan. Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu. Hanya beberapa orang, itu pun sudah kita pecat karena melanggar AD/ART," dalam pernyataannya kepada wartawan pada hari Senin, 9 Desember 2024.

Kalla menegaskan bahwa Perhimpunan Merah Putih Indonesia (PMI) harus tetap bersatu dan tidak terpecah. Ia juga mengingatkan bahwa setiap tindakan yang melanggar aturan organisasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Apa kontribusi Jusuf Kalla di Palang Merah Indonesia?

Sejak tahun 2009, Jusuf Kalla telah memperkuat berbagai sistem terkait penanggulangan bencana, termasuk layanan donor darah dan respons darurat dari Palang Merah Indonesia (PMI).

Apa alasan Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai Ketua PMI?

Jusuf Kalla diangkat sebagai Ketua Umum PMI karena memenuhi kriteria dukungan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga PMI.

Bagaimana sejarah Jusuf Kalla memimpin PMI?

Jusuf Kalla menjabat sebagai pemimpin Palang Merah Indonesia (PMI) sejak tahun 2009. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini mengalami modernisasi dan peningkatan efisiensi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Mengapa ada dualisme kepemimpinan dalam PMI?

Dualisme terjadi karena adanya klaim Munas tandingan yang dilakukan oleh Agung Laksono, yang dianggap tidak sah oleh pihak Jusuf Kalla.

Apa dampak konflik kepemimpinan di PMI?

Adanya dualisme dalam kepemimpinan dapat menimbulkan gangguan pada stabilitas organisasi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PMI.