Selain Fahri, Fadli Zon juga Bersuara soal Pangdam Jaya Suruh Copot Baliho Rizieq
Insiden Pangdam Jaya memberikan perintah agar mencopot baliho ketua FPI Rizieq Shihab memang sempat menghebohkan berbagai kalangan publik.
Pangdam JayaMayjen TNI Dudung Abdurachman memberikan perintah copot baliho Ketua FPI Rizieq Shihab. Hal tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2019-2024 Fadli Zon buka suara. Mantan wakil ketua DPR tersebut mengkritisi langkah Dudung.
-
Siapa Muhammad Fajri? Pasien 26 tahun bernama Muhammad Fajri itu sebelumnya ditangani tim medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).
-
Bagaimana Muhammad Nezzal ditangkap? Remaja ini ditangkap tiga bulan yang lalu di Kabatiye, yang terkait dengan Jenin di Tepi Barat, dan menjadi "tahanan administratif" selama enam bulan.
-
Siapa Harun Al-Rasjid Zain? Harun Al-Rasjid Zain, merupakan seorang ekonom, dosen, politikus, dan pejuang Indonesia yang berasal dari Pariaman, Sumatra Barat.
-
Kenapa Fadil Jaidi dekat dengan Rafathar dan Rayyanza? Terlibat dalam proyek bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat Fadil Jaidi dekat dengan Rafathar dan Rayyanza, menciptakan ikatan keluarga yang kuat.
-
Bagaimana Muhammad Fardhana menjadi viral? Muhammad Fardhana juga masuk dalam kategori abdi negara tampan yang viral di Indonesia. Calon suami pedangdut Ayu Ting Ting ini diketahui bertugas di Batalyon Raider 509/Balawara Yudha di Jember.
-
Siapa Imad Aqil? Kelompok Hamas mempunyai sosok pejuang yang menjadi inspirasi mereka dalam melawan pasukan Israel. Imad Aqil, salah satu pejuang Hamas yang namanya dikenal di Palestina.
Lalu seperti apa komentar yang disuarakan Fadli Zon? Penasaran? Simak ulasan lengkap berikut ini.
Fadli Zon Bersuara Lewat Unggahan Instagram
Fadli Zon akhirnya bersuara. Ia mengungkapkan tanggapannya melalui unggahan akun Instagram pribadinya @fadlizon pada Sabtu (21/11) kemarin.
Instagram/@fadlizon ©2020 Merdeka.com
"Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan n tupoksi TNI. Sebaiknya jgn semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lg “dwifungsi ABRI” imbangi “dwifungsi polisi”. tulisnya.
Perintah Pangdam Copot Baliho
Sebelumnya Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman memang sempat memberi penegasan untuk pencopotan baliho Rizieq Shihab di beberapa titik yang adad di Ibu Kota atas perintahnya karena tengah menyalahi aturan. Sebuah video berdurasi 11 detik beredar di media sosial memperlihatkan sekelompok prajurit berseragam loreng menurunkan spanduk yang bergambar pimpinan FPI Rizieq Shihab di baliho.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho habib rizieq itu perintah saya," tegas Pangdam saat apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11).
"Karena beberapa kali Satpol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Begini. Kalau siapapun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau masang baliho sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan akan dia paling benar," kata dia.
Reaksi FPI
Aksi perintah Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman copot baliho tersebut sontak ditanggapi oleh Ketua DPP FPI, Slamet Maarif. Slamet menyebut bahwa TNI didirikan oleh sosok ulama dan ia mengatakan bahwa TNI jangan mau diadu domba. Sebelumnya Pangdam Jaya sempat menyinggung soal penurunan baliho hingga ancaman pembubaran FPI.
"Saya menasihati TNI bahwa TNI didirikan oleh ulama (Jenderal Soedirman) dan dari dulu menyatu dengan umat Islam. Jadi TNI jangan mau diadu dengan ulama dan umat Islam," kata Slamet kepada wartawan, Jumat (20/11).
"Spanduk yang dicabut itu bukan kita yang pasang, tapi umat yang pasang. Isi spanduk ucapan selamat datang IB HRS dan beliau sudah ada di Tanah Air, jadi tidak masalah TNI bantu satpol PP," papar Slamet.
Komentar Fahri Hamzah
Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah TNI terjun langsung menurunkan baliho Habib RizieqSyihab. Dia mengingatkan tugas dan fungsi TNI yang jelas berbeda dengan Polri saat ini.
Fahri mendukung semboyan TNI dan Polri bersatu. Namun, harus menolak tugas TNI sama dengan Polri.
Dia tak ingin bangsa Indonesia lupa dengan sejarah. Sebab, ABRI telah dikoreksi dengan mengeluarkan Polri. Kata Fahri, Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.
Wakil Ketua Umum Gelora ini pun heran setelah 20 tahun lebih reformasi, marak pejabat militer masuk dalam demarkasi pengelolaan negara sipil ini.
Dia menduga, ini terjadi karena slogan ‘TNI dan Polri bersatu’ telah dimaknai sebagai bersatunya fungsi keduanya. Hal ini yang disayangkan dan dianggap cukup menyedihkan
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus ngerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan, tapi untuk menjaga perdamaian," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya. Dia mengizinkan merdeka.com untuk mengutip cuitannya, Sabtu (21/11).
(mdk/bil)