Sosok Jenderal Kopassus Dipilih Jadi Kepala Intel Negara, Anak Buah Prabowo di Baret Merah hingga Kemenhan
Herindra adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 dan menjadi yang terbaik dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberhentikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebagai penggantinya, Jokowi menunjuk Letjen (Purn) Muhammad Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan di bawah Prabowo Subianto.
Herindra merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai yang terbaik di angkatannya. Pada tahun 2012, ia diangkat sebagai Komandan Korem 101 Antasari dengan pangkat Kolonel Infanteri.
- VIDEO: Prabowo Keras Minta Ditinggal Jika Nyeleweng, Mahfud Singgung Sikap Prajurit Tepat Janji
- Jenderal Intelijen Darah Kopassus Pasang Badan Buat Sjafrie Sahabat Dekat Menhan Prabowo
- Sosok Jenderal TNI Pemimpin Sekolah para Intel Negara RI, Anggota Pasukan Khusus Berdarah Kopassus
- Aksi Pensiunan Jenderal Kopassus Berkali-kali Ogah Injak Karpet Merah, dari Bali hingga Istana Negara
Di tahun 2013, Herindra dipercaya sebagai Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus hingga 13 Februari 2015. Setelah itu, ia diangkat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) III/Siliwangi.
Tak lama setelah menjabat sebagai Kasdam, pada 31 Juli 2015, Herindra kembali ke satuan baret merah sebagai Komandan Jenderal Kopassus (Danjen Kopassus), jabatan yang sebelumnya juga pernah diemban oleh Prabowo Subianto.
Setahun kemudian, pria kelahiran Magelang pada 30 November 1964 ini diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 6 Oktober 2016.
Dua tahun setelahnya, karir militer Herindra berlanjut di pusat dengan diangkat sebagai Inspektur Jenderal TNI pada 3 Maret 2018 dan menjabat sebagai Staf Ahli Tk III Bid Hubint Panglima TNI. Pada 21 Oktober 2020, ia dilantik oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal.
Hingga akhir Desember 2020, Herindra diminta oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Hari ini, Rabu (16/10/2024), dijadwalkan akan dilaksanakan fit and proper test untuk Herindra sebagai calon Kepala BIN yang baru.
"Insya Allah, fit and proper test atau pertimbangan dari DPR akan dilaksanakan besok pagi di DPR," ungkap Puan di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (15/10/2024).
DPR Terima Surat Pengangkatan Kepala BIN yang Baru
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden terkait pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru. Ia menyebutkan bahwa nama yang diusulkan untuk posisi tersebut adalah Muhammad Herindra, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan periode 2019-2024.
"Presiden Jokowi telah mengusulkan satu nama, yaitu Pak Herindra, untuk pergantian Kepala BIN," tuturnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).
Rencananya, uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN akan dilaksanakan besok.
"Insyaallah, uji kelayakan dan kepatutan atau pertimbangan dari DPR akan dilaksanakan besok pagi," tambah Puan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan ini akan dilakukan oleh pimpinan DPR bersama dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR, mengingat jajaran anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di komisi-komisi belum terbentuk.
"Keputusan ini telah diambil dalam rapat konsultasi, dan uji kelayakan serta kepatutan akan dilakukan oleh pimpinan DPR dan pimpinan fraksi," ungkap Dasco.
Budi Gunawan Diberhentikan dari Kepala BIN
DPR telah menerima surat dari presiden (surpres) mengenai pemberhentian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan.
"Kami ingin menginformasikan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat presiden RI nomor R/51 tanggal 10 Oktober 2024 yang berisi permohonan pertimbangan terkait pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN. Surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 14 Oktober 2024," ungkap Ketua Puan Maharani, di DPR Senayan, Selasa (15/10/2024).
Namun, karena DPR saat ini belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), akan dibentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR RI untuk membahas surat tersebut.
"Mengingat AKD belum terbentuk, maka berdasarkan ketentuan pasal 111 dan pasal 112 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, rapat konsultasi memutuskan untuk membentuk tim yang dipimpin oleh pimpinan DPR, yang bertugas membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala BIN, untuk kemudian dilaporkan dalam rapat terdekat," kata Puan.
Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat presiden mengenai pengangkatan Kepala BIN yang baru.