2017, pemerintah siapkan skema pekerja informal bisa miliki rumah
2017, pemerintah siapkan skema pekerja informal bisa miliki rumah. Skema ini bernama bantuan perumahan berbasis tabungan. Pemerintah akan memberikan bantuan uang muka secara gratis kepada pekerja informal besarnya antara 20-30 persen dari harga rumah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Maurin Sitorus, mengatakan pada 2017 pihaknya akan memperkenalkan skema bantuan perumahan berbasis tabungan. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang bekerja secara informal.
"PU-PR akan memperkenalkan satu skema yang namanya bantuan perumahan berdasarkan tabungan atau berbasis tabungan. Ini akan sangat memberi akses yang besar bagi para pekerja informal," ujar Maurin di Kementerian PU-PR, Jakarta, Jumat (30/12).
Maurin mengatakan sistem ini akan melibatkan pemerintah dan bank sebagai pelaksana. Bank akan melakukan penilaian atau assesment terhadap masyarakat yang berpotensi memperoleh rumah berbasis tabungan tersebut.
"Jadi nanti skema ini, pemerintah akan memberikan bantuan uang muka secara gratis kepada pekerja informal besarnya antara 20-30 persen dari harga rumah. Tapi pekerja informal ini diharuskan untuk menabung dulu," kata Maurin.
Maurin menjelaskan, untuk dapat mengikuti program tersebut, masyarakat pekerja informal harus terlebih dulu menabung selama 6 bulan atau satu tahun. "Nah, pada saat nanti bank melakukan assesment atau menilai, di situ akan terlihat berapa penghasilan dan bagaimana fluktuasi penghasilan dari masyarakat pekerja informal tersebut," ujar Maurin.
Selanjutnya, Maurin mencontohkan bila pemerintah memberi uang muka sebesar 25 persen dan kontribusi dari tabungan sebesar 5 persen maka sisa 70 persen akan dicicil oleh pekerja informal dengan suku bunga komersil.
Baca juga:
BPJS Ketenagakerjaan fasilitasi pekerja & peserta dapat KPR subsidi
Ini 4 alasan bikin pegawai bergaji Rp 5 juta harus ambil KPR
Bank Mandiri tawarkan bunga KPR tetap 8,5 persen lima tahun
Pahami strategi cicil KPR selama 20 tahun agar tak gagal bayar
Ahok soal usul KPR Bank DKI turun: Kalau untuk konsumtif buat apa
Di pameran properti JCC, beli rumah subsidi cukup bayar DP 1 persen
BTN tawarkan 40.000 rumah subsidi di Indonesia Properti Expo
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang membuat rumah di desa Purwosari menjadi pusat pemerintahan? Lokasinya dinilai strategis sebagai tempat persembunyian para pejuang.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Siapa pemilik rumah bersejarah di Desa Purwosari? Rumah itu menyimpan banyak cerita pada masa pendudukan Belanda. Rumah sederhana itu berada di lereng Gunung Prau sebelah timur, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Tak banyak yang tahu, rumah itu memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi. Dulunya, rumah itu pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kendal. Saat itu pemilik rumah tersebut adalah Raden Mas Ari Sumarmo Sastro Dimulyo.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.