2023 Segera Berakhir, Tapi Penyaluran BLT El Nino Belum Capai Target

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino sampai 21 Desember 2023 baru Rp6,72 triliun. Angka tersebut baru 89,36 persen dari total anggaran Rp7,52 triliun.

Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meninjau langsung penyaluran BLT El Nino di Yogyakarta.

Tak hanya melakukan peninjauan, dia juga berdialog langsung dengan masyarakat penerima bantuan terkait manfaat bantuan sosial (bansos) pemerintah tersebut.

"Saya ke lapangan kita tanyakan langsung ke masyarakat, perlu dilanjutkan atau tidak, apakah ini tepat sasaran, dan tadi setelah dicek dengan dialog ternyata mereka sangat membutuhkannya," kata Airlangga dalam Temu Wicara Bersama Masyarakat Yogyakarta Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Cabang Utama Yogyakarta, Minggu (24/12).

Sebagai informasi, BLT El Nino telah disalurkan Pemerintah mulai bulan November hingga Desember 2023.

Masing-masing penerima bantuan diberikan uang tunai Rp200 ribu per bulan. Namun pencairannya dilakukan sekaligus, sehingga masyarakat menerima uang Rp400 ribu.

Penyaluran BLT El Nino menyasar kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, khusus di Kota Yogyakarta tercatat ada 22.810 KPM dengan total bantuan yang disalurkan sebesar Rp9,12 miliar.

Penyaluran bansos El Nino ini diberikan dalam rangka mengantisipasi dampak fenomena alam yang sedang terjadi. Dampak signifikan El Nino di Indonesia yang dapat terjadi antara lain yakni kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan.

Merdeka.com

"Jadi kenapa kita berikan, karena tadi kering terus maka kita antisipasi harga-harga akan ada kenaikan tapi Alhamdulillah Pemerintah bisa jaga harga beras relatif stabil, minyak goreng stabil, sehingga kita bantu untuk penyangga," kata Airlangga.

Airlangga menuturkan selain memberikan BLT El Nino, Pemerintah juga telah memberikan sejumlah bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) hingga bantuan pangan berupa pemberian beras 10 kilogram.

Upaya tersebut merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi kelompok rentan, serta menjadi bentuk implementasi dari penerapan ekonomi Pancasila.

Pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia untuk penyaluran BLT tersebut mengingat jaringannya yang berada pada setiap kota/kabupaten sehingga diharap dapat mendorong ketepatan sasaran.

Selain itu, PT Pos Indonesia juga telah berpengalaman dalam menyalurkan bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 lalu.