3 Tahun Jokowi-JK: Pengentasan kemiskinan belum menggembirakan

Pemerintah sudah menargetkan tingkat kemiskinan dalam RPJMN tahun 2015-2019 turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen. Sementara, BPS mencatat penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari total jumlah penduduk di Tanah Air per Maret 2017.

2017-10-20 05:00:00

Fitriasih namanya. Janda beranak tiga itu memasuki usia 54 tahun ini. Sejak ditinggal sang suami pada 2005, Fitriasih harus memaksakan tubuh rentanya berdagang siang malam untuk menyambung hidup keluarga.

Tinggal di Kota Tangerang Selatan tak lantas membuat ekonomi keluarga Fitriasih naik kelas. Bahkan, atap rumah yang ditinggalinya pun nyaris roboh. "Nabung sedikit-sedikit buat benerin yang bocor saja," ujarnya lirih.

Beruntung keuangan Fitriasih masih ditopang oleh penghasilan dua anaknya. Namun, tidak bisa dibilang cukup. "Kalau kakak-kakaknya sudah kerja, dan kalau ada rezeki paling bisa buat bantu uang saku adiknya yang sekolah," ucap Fitarsih.

Rumah tak layak huni milik Fitarsih di Pamulang ©2017 Merdeka.com/kirom

Fitriasih menjadi satu potret kehidupan dari jutaan keluarga miskin di Tanah Air. Kemiskinan memang masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memasuki tiga tahun usianya.

Pemerintah sudah menargetkan tingkat kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 turun pada kisaran tujuh hingga delapan persen. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari total jumlah penduduk di Tanah Air per Maret 2017. Jumlah penduduk miskin pada Maret naik 6.900 orang dari posisi September 2016 yang sebanyak 27,76 juta orang atau 10,70 persen.

Jika menilik capaian jumlah penduduk miskin selama Presiden Jokowi menjabat maka jumlah kaum papa ini memang cenderung menurun. Namun diakui Kepala BPS Suhariyanto, kecepatan penurunan penduduk miskin belum menggembirakan.

Maka dari itu, dibutuhkan penajaman program penanggulangan kemiskinan agar pengentasan kemiskinan optimal. "Kemiskinan juga menunjukkan hasil ada penurunan. Meskipun belum secepat yang diharapkan. Pembangunan manusia secara umum membaik," tuturnya.

Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin tercatat 28,01 juta orang atau 10,86 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Pada September 2015 jumlah penduduk miskin mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen. Pada September 2014, jumlah penduduk miskin ialah 27,73 juta orang atau 10,96 persen.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebut, berdasarkan data Bank Dunia, saat ini ada kelompok masyarakat Indonesia yang berada pada kondisi rentan terhadap kemiskinan. Ada kelompok masyarakat yang digolongkan ke dalam kategori 'vulnerable poor'. Kelompok ini amat rentan terhadap goncangan ekonomi.

Celakanya, 70 persen masyarakat Indonesia tergolong kelompok ekonomi menengah ke bawah. Jika ekonomi terguncang maka kelompok rentan akan menambah jumlah penduduk yang terperosok ke dasar kemiskinan.

"Jadi ada extreme poor, moderate poor dan vulnarable poor, dan ada secure group, dan ada middle class. Extreme poor, moderate dan vulnarable itu jumlahnya 70 persen. Memang, jumlah masyarakat miskin turun, tapi yang vulnerable poor itu tidak turun-turun. Jadi dia tidak miskin tapi rentan. Kalau ada apa-apa, jatuh dia ke kemiskinan," ungkapnya.

Menurut Faisal, sebagai tindak pencegahan, Presiden Jokowi seharusnya lebih memerhatikan peningkatan pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti jalan tani yang dapat menyokong kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pedesaan ini, kata Faisal, dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa, dan juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil-hasil pertanian.

"Itu solusinya bukan jalan tol, infrastruktur yang dibangun Jokowi. Tapi infrastruktur di desa. Jadi, infrastruktur desa, pembangunan masyarakat desa. Bagaimana membangun dari pinggiran tapi yang dibangun jalan tol. Bingung," katanya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan, berdasarkan survei, kepuasan masyarakat pada kinerja pengentasan kemiskinan pemerintah sudah tumbuh positif. Akan tetapi, diakui, tingkat kepuasannya masih rendah.

"Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sendiri seperti mengatasi pengangguran, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengontrol harga sembako. Di empat masalah ini, sudah positif tapi masih rendah. Empat masalah ini masih menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah."

Presiden Jokowi telah meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 fokus pada masalah kemiskinan. Oleh karena itu, anggaran untuk pengentasan kemiskinan harus ditambah.

"Anggaran yang berkaitan dengan ini (kemiskinan) agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," ungkapnya.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan pihaknya kini tengah menuntaskan pemutakhiran data terpadu yang akan menjadi acuan pemerintah dalam mengintegrasikan bantuan sosial non-tunai pada 2018. Target verifikasi dan validasi data terpadu selesai akhir Oktober 2017.

"Setelah itu data terpadu tersebut akan disahkan melalui Keputusan Menteri Sosial. Data inilah yang akan menjadi dasar bagi bank untuk membukakan rekening bagi penerima manfaat dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)," kata Khofifah.

Khofifah menjelaskan, selanjutnya pemerintah akan mengisi dengan bansos dalam 'e-wallet' (dompet elektronik) masing-masing. Baik itu bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun subsidi elpiji tiga kilogram (Kg).

Mensos mengungkapkan data tersebut juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan harapan segera berkoordinasi dengan pihak bank. Kemudian sesegera mungkin memulai distribusi dan aktivasi kartu oleh penerima manfaat.

Khofifah menargetkan bansos PKH dan BPNT dapat mulai tersalurkan secara nontunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tahun anggaran 2018. Sementara untuk subsidi elpiji yang menjadi ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rencananya juga akan disalurkan mulai 2018.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ecky Awal Mucharam mengatakan, selama tiga tahun Indonesia dipimpin Presiden Jokowi-JK, banyak potensi masyarakat menjadi miskin. Hal itu disebabkan oleh naiknya berbagai harga kebutuhan rumah tangga, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun.

"Pandangan saya, pertama daya beli masyarakat terasa lebih menurun. Apa indikatornya? Karena dengan meningkatnya harga, otomatis dengan kemampuan daya beli kalangan menengah bawah itu kan sulit. Daya beli nya menurun, artinya dengan daya beli menurun berarti potensial orang yang tadinya tidak miskin menjadi miskin," katanya saat dihubungi merdeka.com.

Selain itu, hal lain yang membuat masyarakat menjadi miskin ialah keberadaan gas subsidi yang semakin dibatasi. Itu tentu akan membuat masyarakat menjadi susah. "Itu menunjukan kemampuan daya beli masyarakat semakin berkurang," ujarnya.

Baca juga:
Wiranto sebut kinerja pemerintah tak diukur dari turunnya indeks demokrasi
3 Tahun Jokowi-JK, Demokrat soroti kesenjangan dan kemiskinan
3 Tahun Jokowi-JK, DPR ingatkan pemerintah tak hanya bangun infrastruktur
Menko Luhut klaim pembangunan infrastruktur masih berjalan sesuai target
5 Pekerjaan rumah tak selesai di 3 Tahun Jokowi-JK
5 Klaim prestasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla
Hasil survei masyarakat semakin 'berat' di era Jokowi, ini reaksi Istana

(mdk/bim)