4 Langkah Menteri ESDM kurangi besar dan mahalnya impor minyak
Sepanjang 40 tahun terakhir cadangan minyak nasional telah dikeruk sebesar 22 miliar hingga 23 miliar barel.
Kondisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, selalu menjadi sorotan. Bahkan, negara dinilai lalai mempersiapkan rencana-rencana jangka panjang untuk bidang ini. Padahal, energi terutama BBM menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Kondisi ini, membuat neraca perdagangan Indonesia semakin tergerus karena tingginya impor minyak. Bahkan, kondisi fiskal dalam negeri terancam karena fluktuasi harga minyak.
Indonesia, saat ini bukan lagi negara yang bisa memproduksi minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Produksi minyak Indonesia hanya 900 ribu barel per tahun, sedangkan kebutuhan mencapai 1,5 juta barel per tahun. Tingginya kebutuhan dan harga yang fluktuasi, membuat pemerintah harus menaikkan harga BBM.
Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan, sepanjang 40 tahun terakhir cadangan minyak nasional telah dikeruk sebesar 22 miliar hingga 23 miliar barel. Tersisa sekitar 4 miliar barel. "Diperkirakan akan habis dalam 10 tahun hingga 12 tahun ke depan."
Dalam satu dekade terakhir konsumsi minyak Indonesia melonjak dua kali lipat sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, produksi minyak terus mengalami penurunan. Lantas apa saja, yang bakal dilakukan pemerintah agar biaya untuk membeli minyak menurun? Berikut ulasnya.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Bagaimana proses terbentuknya minyak bumi? Akhirnya, setelah jutaan tahun berada dalam lingkungan yang bertekanan tinggi dan rendah oksigen, ganggang dan plankton mengalami perubahan wujud menjadi cairan minyak hitam yang lengket.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Di mana minyak bumi terbentuk? Ketika ganggang dan plankton ini mati puluhan hingga ratusan juta tahun yang lalu, mereka tenggelam ke dasar laut.
Percepat bangun kilang
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan komitmennya, untuk mempercepat pembangunan kilang minyak. Selama ini, Kementerian ESDM dinilai lamban dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur pengolahan minyak mentah tersebut. Pembangunan kilang, membuat biaya produksi bisa ditekan.
"Waktu saya ngobrol dengan Pak Bambang (Menkeu), beliau malah bilang 'Kemenkeu sudah mendorong kilang untuk segera dibangun, namun justru di Kementerian ESDM yang responnya kurang'," katanya Sudirman.
Siapkan insentif bagi investor
Dengan nada kesal, saat mendapat penjelasan dari seorang pejabat teras Kementerian ESDM, mengapa pembangunan kilang berjalan lambat, karena proyek kilang memiliki tingkat pengembalian keuntungan atau internal rate return (IRR) rendah. Dia mengaku menegurnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki banyak opsi pendanaan untuk membangun kilang. Diantaranya, menggunakan dana APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bekerja sama dengan swasta, atau mendorong kerja sama swasta dan perusahaan pelat merah.
"Saya tegur pejabatnya bahwa yang bicara seperti itu mestinya pedagang. Ini negara urusannya kedaulatan. Biarkan pebisnis itu bicara return. Kalau kurang, baru bicara insentif," katanya.
Cari minyak bukan dari broker
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku bakal mengurangi pembelian minyak di pasar spot atau melewati pihak ketiga. Pihaknya, sudah mendapat tawaran pasokan minyak mentah dari perusahaan migas Rusia.
Menurutnya, tawaran itu sejalan dengan rencana pemerintah dalam menata impor minyak. Pemerintah ingin mengurangi keterlibatan penjual perantara atau broker dalam setiap pembelian minyak impor.
Sebelumnya, perusahaan asal Angola Sonangol, telah sepakat bakal memasok minyak mentah ke PT Pertamina. Saat ini, negara di Selatan Afrika itu mengalami surplus produksi minyak satu juta barel per hari.
Sebab, produksi minyaknya mencapai dua juta barel per hari, sementara konsumsinya hanya satu juta barel per hari. "Kalau Angola bisa pasok 100 ribu barel per hari saja ke Indonesia, maka sudah mengurangi 25 persen impor," kata Sudirman.
Hati-hati memilih kontraktor minyak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bakal lebih berhati-hati dalam memilih investor bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas). Mengingat, cadangan migas dimiliki Indonesia semakin menipis.
"Hulu nantinya harus diberikan kepada pihak yang punya kemampuan. Kita akan saring dan jangan sampai pemain hulu jatuh pada pemburu rente. Mereka beli lapangan kemudian berdagang saja tidak dieksplorasi," kata Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi "Mimpikah Kedaulatan Energi?" di Jakarta, Sabtu (1/11).
Sudirman mengungkapkan, cadangan minyak Indonesia bakal habis dalam 12 tahun ke depan. Bahkan, waktunya bisa lebih cepat jika cadangan tersebut dieksplorasi. "Tidak ada sumber minyak mudah lagi. Nanti tempatnya bergeser ke Indonesia Timur dan berada di laut dalam. Eksplorasi akan mahal sekali," katanya.
(mdk/arr)