4 Langkah pemerintah kurangi ketimpangan di Papua

Pelabuhan

Pada April 2016 lalu, Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan enam pelabuhan yang tersebar di Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di wilayah perbatasan, terluar dan wilayah bencana.

Pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut juga merupakan wujud pembangunan yang tidak hanya Jawa sentris akan tetapi pembangunan yang Indonesia sentris, sesuai dengan Nawa Cita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

"Seluruh pembangunan pelabuhan tersebut dibangun melalui sumber dana APBN Kementerian Perhubungan sampai dengan Tahun Anggaran (TA) 2015," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata di Jakarta, Minggu (4/3).

Di Provinsi Papua Barat, Kemenhub telah selesai membangun Pelabuhan Wasior. Pelabuhan yang berada di Kabupaten Teluk Wondana ini adalah pelabuhan pengumpul yang mulai dibangun sejak tahun 2005 dan selesai pada tahun 2015 dengan biaya Rp 79 miliar.

Pada area darat pelabuhan telah dibangun terminal, pos jaga, rumah pompa dan genset, gudang, dan lapangan penumpukan barang. Saat ini Pelabuhan Wasior memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 3.500 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 10 mLWS.

Tak sampai di situ, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengatakan dua proyek pelabuhan baru di Indonesia Timur akan selesai pada 2019 mendatang. Dua pelabuhan baru tersebut akan dibangun di Sorong, Papua dan Kijing, Kalimantan Barat.

"Selesainya 2019 insya Allah sampai dengan 2019 akan ada dua proyek yang dituntaskan," jelas Elvyn di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (13/12).

Lebih lanjut, Elvyn menegaskan proyek yang akan dijalankan di 2017 ini, nantinya bukan hanya difokuskan pada pembangunan pelabuhan, melainkan akan dibangun suatu kanal untuk mengatasi kemacetan.

Nilai investasi untuk dua proyek tersebut mencapai Rp 50 triliun. Dana tersebut akan dibagi menjadi dua tahap yaitu Rp 25 triliun untuk infrastruktur dan Rp 25 triliun untuk suprastruktur.

BBM satu harga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo menyebut, kebijakan BBM satu harga yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo telah memengaruhi gejolak harga di Papua. Pada Oktober 2016, Papua mengalami deflasi sebesar 0,09 persen.

"Walaupun baru mulai, tapi saya rasa sudah ada gejala bahwa penurunan harga BBM atau dari sektor rill ya yang selama ini sangat mahal, (kebijakan) itu akan mendorong industri manufaktur di Indonesia Timur, terutama untuk UKM," kata Sasmito di gedung BPS, Jakarta, Selasa (1/11).

Selain jumlah usaha yang meningkat, dia juga menilai kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap harga bahan pokok. Seperti harga pangan yang menurun, karena harga bensin yang digunakan angkutan dalam distribusi pangan menurun.

Terlebih lagi, lanjut Sasmito, harga kebutuhan pokok akan meningkat akibat cuaca ekstrem. Sehingga, dengan kebijakan tersebut, Sasmito berharap agar harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur tetap stabil meski sedang menghadapi cuaca ekstrem.

Listrik

Dua desa di Kabupaten Jayapura, Papua baru menikmati listrik dari PT PLN (Persero) pada hari ini, Kamis (15/12). Dua desa tersebut adalah desa Puay dan Desa Yokiwa.

Dua desa ini memang belum mendapatkan listrik dari PLN sejak 1940 atau 76 tahun lalu. Bahkan, di malam hari para penduduk harus merelakan tidur dan bermain dalam keadaan gelap gulita.

Sebelum mendapatkan aliran listrik, desa ini hanya memanfaatkan genset pemberian Pemkab Jayapura. Namun, tak bisa beroperasi hingga 24 jam. Listrik menyala hanya saat sore menjelang malam hari.

"Listrik ini merupakan anugerah dari Tuhan. Kami berterima kasih kepada PLN karena memberikan listrik setelah sekian lama terbangunnya desa ini. Dulu, kami hanya memakai genset," ujar Kepala Desa Puay, Enos.

Di desa Puay ini, sudah terdapat sekolah dan balai rakyat yang tak terlalu besar. Ukuran balai rakyatnya hanya sekitar 3x8 meter.

Sedangkan, Desa Yokiwa yang berjarak sekitar 4 kilometer dari Desa Puay memiliki kondisi yang lebih parah. Rumah penduduk yang berjarak hampir 10 meter tak mendapatkan aliran listrik sama sekali.

Saat malam hari, hanya gelap gulita yang terlihat di pandangan mata. Namun, setelah mendapatkan pasokan listrik hari ini, rumah-rumah yang berjarak lumayan jauh satu sama lain, kini mulai terang.

Kedua desa tersebut merupakan bagian dari target PLN untuk menerangi 2.500 desa di Papua dan Papua Barat yang belum pernah merasakan listrik. Selain dua desa tersebut, PLN juga bakal menerangi 58 desa lainnya di Papua, sebelum perayaan Natal pada 25 Desember nanti.

Pembangunan jalan dan jembatan

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus mendorong proyek pembangunan jalan Trans Papua dan ditargetkan bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019.

Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus Kementerian PU-Pera adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 Km yang ditargetkan tersambung tahun ini.

Pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat menekan tingkat kemahalan yang dialami masyarakat yang tinggal di pegunungan Wamena, Papua.

Kementerian PU-Pera mengalokasikan Rp 2,3 triliun tahun ini guna mendorong pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU-Pera Arie Setiadi Moerwanto anggaran tersebut termasuk untuk membangun Trans Papua yang mencapai 4.000 kilometer (Km).

"Alokasinya sekitar Rp2,3 triliun tahun ini dan ini akan terus dipertahankan dengan jumlah tidak kurang sebesar itu dalam beberapa tahun ke depan," kata Arie di Jakarta, Selasa (31/1).

Dia berharap dengan adanya pembangunan tersebut bisa mengurangi ketimpangan kawasan di Indonesia. Di mana nantinya 60 persen anggaran sektor Bina Marga dialokasikan untuk pembangunan di Indonesia Timur. Sedangkan 40 persen untuk kawasan Barat Indonesia.

"Ini untuk mengurangi ketimpangan kawasan yang ada selama ini dan untuk di barat Indonesia kan sudah mulai masuk sektor swasta," imbuhnya.