4 Penjelasan Pemerintah Jokowi soal manfaat berutang dari asing
Guna mendorong kemandirian bangsa, pemerintah dinilai harus berani setop berutang.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan keputusan pemerintah terus menambah utang membuat Indonesia berpotensi jadi negara gagal bayar seperti yang dialami Yunani. Yunani menjadi negara bangkrut setelah tidak mampu membayar utang sebesar USD 1,7 miliar atau setara Rp 22,7 triliun ke International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo 30 Juni 2015 lalu.
"Indonesia bisa menjadi negara gagal karena tidak bisa bayar utang, dan bunga yang akan menguras sumber daya alam sendiri," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan gugatan terhadap Presiden Jokowi dilayangkan? Dilansir di situs SIPP PTUN Jakarta, Senin (15/1/2024), gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 11/G/TF/2024/PTUN.JKT tertanggal 12 Januari 2024.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Menurut Uchok, pemerintah berpikir menyelamatkan ekonomi dengan menambah utang dari Bank Dunia. Padahal, menambah utang ini justru membuat Indonesia kembali bergantung pada lembaga keuangan internasional.
"Semakin banyak utang, Presiden Jokowi sedang mendorong Indonesia untuk dijajah kembali. Mereka pemerintah berpikir, dengan banyak berutang kepada lembaga donor, maka bisa menyelamatkan kondisi ekonomi sekarang," kata dia.
Anggota Badan Anggaran DPR, Eka Sastra menilai, Indonesia harus secara bertahap melepaskan diri dari lilitan utang, terutama utang luar negeri (ULN). Hal ini untuk mendorong kemandirian bangsa.
"Utang luar negeri perlahan porsinya perlu diturunkan sehingga benar-benar tercipta kemandirian, dengan buyback untuk surat-surat berharga yang dimiliki asing, misalnya," kata Eka di Jakarta.
Cara lain adalah dengan mendorong peningkatan kemampuan dan daya beli masyarakat agar bisa menabung. Dananya, lanjut Eka, bisa digunakan pemerintah untuk mendorong program-program pembangunan.
"Kita harus mengurangi porsi utang luar negeri, yang dari dalam negeri itu bisa dari saving dan investment," ucap Eka.
Kerap dikritik, membuat kita tentu penasaran apa sebetulnya yang menjadi dasar pemikiran pemerintah tetap berani menambah utang meski perekonomian tengah sulit? Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah penjelasannya.
Manfaat didapat lebih besar dari besaran penarikan utang
Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait besarnya utang luar negeri pemerintah Indonesia. Menurut Jokowi sapaan akrabnya, utang Indonesia masih aman karena digunakan untuk hal yang produktif. Jokowi seolah tidak takut menambah utang negara.
"Pendanaan kita itu untuk investasi yang meningkatkan produktivitas. Bukan utang untuk konsumtif. Bukan utang untuk subsidi BBM. Kita sudah hitung manfaat yang akan didapat jauh di atas bunga pinjaman dan ongkos pendanaan," ucap Jokowi di acara ISEI di JCC Senayan, Jakarta.
Menurut Jokowi, utang Indonesia untuk jangka panjang akan digunakan untuk mendorong infrastruktur yang hingga saat ini masih buruk. Buruknya infrastruktur menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi selama ini.
"Infrastruktur jadi salah satu hambatan utama untuk mendorong mesin pertumbuhan baru. Distribusi logistik melalui laut paling murah sehingga pembangunan difokuskan pada laut. Pembangunan di Kuala Tanjung, di Makassar, sudah dimulai. Sebentar lagi di Sorong. Kemudian akan dibuat 24 pelabuhan di Tanah Air,' jelasnya.
Utang digunakan untuk perencanaan pembangunan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah sudah mengalokasi dana khusus untuk perencanaan proyek-proyek pemerintah selama lima tahun mendatang.
Dana tersebut diperoleh dari pinjaman luar negeri dengan nilai mencapai USD 140 juta. Namun, Sofyan tidak menyebut sumber-sumber pinjaman tersebut.
"Total 140 juta dolar," kata Menteri Sofyan di Istana Gedung Agung, Yogyakarta.
Total dana yang mencapai kisaran Rp 1,9 triliun itu digunakan untuk menyiapkan proyek lima tahun dengan nilai mencapai kisaran Rp 500 triliun.
"Rp 1,9 triliun tapi untuk menyiapkan proyek lebih dari Rp 300 triliun nilai proyek," ujarnya.
"Nah dengan demikian proyek-proyek itu sudah bisa dipersiapkan dengan baik sehingga begitu ditender tinggal jalan," tambah Menteri Sofyan.
Menutup dampak rendahnya kesadaran masyarakat bayar pajak
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan masih banyak masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pajak. Jika pembayaran pajak tersendat, salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah melakukan utang luar negeri. Tentunya, hal ini bisa mengakibatkan utang di Indonesia menjadi lebih besar.
"Utang kita sudah Rp 3.000 triliun. Kenapa kita berutang? Kalau utang kita kurangi, belanja dikurangi, maka pelayanan kepada masyarakat berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Maka kalau masyarakat menuntut pemerintah membantu ini itu, keluarkan subsidi, bangun ini itu, kami balikkan lagi uangnya dari mana? Solusinya ya tarik pajak atau utang," kata Menteri Bambang di Kantornya, Jakarta.
Dia menambahkan, membayar pajak akan memberi pengaruh besar pada pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, dengan adanya pembayaran pajak, maka pemerintah bisa memiliki modal untuk melakukan percepatan pembangunan.
Utang jadi sumber pertumbuhan ekonomi
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegroro mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir mengenai utang Indonesia. Sebab, meski total utang mencapai angka Rp 3.000 triliun, namun pemerintah tetap melakukan pinjaman sesuai dengan batas ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan catatan di Kementerian Keuangan, total utang Indonesia per 31 Desember 2015 mencapai Rp 3.098,64 triliun, meningkat dari periode yang sama di 2014 sebesar Rp 2.608,78 triliun.
"Utang itu masih dibutuhkan karena defisit adalah sumber pertumbuhan juga asal bisa dikendalikan. Kita sudah punya rambu-rambunya. Dan kita berupaya kalau berutang di bawah rambu-rambu. Kita buat strategi supaya bisa bayar utang," kata Menteri Bambang di Kantornya.
(mdk/bim)