4 Strategi Pemerintah Jadikan Indonesia Pusat Produsen Halal Terkemuka di Dunia
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan komitmen Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Untuk mempercepat pengembangan industri halal, diperlukan empat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) halal berkelanjutan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan komitmen Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka di dunia. Untuk mempercepat pengembangan industri halal, diperlukan empat langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) halal berkelanjutan.
"Pertama, mendorong segera terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi," kata Ma'ruf Amin dalam closing ceremony Festival Syawal 1443 H, Kamis (9/6).
-
Sertifikat halal itu apa sih? Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
-
Kenapa sertifikat halal penting untuk perusahaan? Banyak perusahaan yang bergerak di berbagai industri, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan, membutuhkan sertifikat halal untuk memastikan keamanan dan kualitas produk mereka. Sertifikat halal bukan hanya merupakan syarat wajib, tetapi juga menjadi nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.
-
Apa saja manfaat sertifikat halal? Sertifikat halal memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam konteks konsumen Muslim dan industri makanan serta produk lainnya.
-
Kenapa sertifikat halal penting bagi industri makanan di Sumut? Keberadaan sertifikat halal sangat vital, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, karena memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan haram.
-
Gimana cara mendapatkan sertifikat halal? Secara umum, ada dua cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh sertifikasi halal, yaitu, self declare dan metode reguler.
-
Siapa yang mengeluarkan sertifikat halal? Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dia menyebutkan, KDEKS sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Barat dan akan disusul Provinsi Riau, Jawa Barat, dan lain-lain. Langkah kedua, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.
"Saya minta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK," pintanya.
"Hadirnya label halal ini turut memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat," tambah Ma'ruf Amin.
Bekas Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyampaikan apresiasi atas peran aktif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam sertifikasi halal. Menurutnya, langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia perlu terus dijaga, di antaranya melalui sinergi dengan lembaga terkait.
"Sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya," harapnya.
Ma'ruf Amin meminta LPPOM-MUI, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK.
Langkah Selanjutnya
Sementara langkah ketiga ialah berupa pembentukan kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal. Ma'ruf Amin menyadari Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan KIH yang ada.
Langkah keempat terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri. Dengan adanya ekosistem industri halal yang kuat, diharapkan kapasitas dan kualitas industri produk halal akan semakin kuat pula.
Apabila implementasi strategi-strategi tersebut terus disinergikan dan diperkuat, Ma'ruf Amin optimis ke depan akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.
"Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar," pungkasnya.
Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menyampaikan gambaran tentang Festival Syawal yang telah digagas pada 2021 sebagai bentuk komitmen LPPOM MUI untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah produksi produk halal Indonesia agar berdaya saing global.
Dia menyebut, Festival Syawal pada 2022 difokuskan pada pelatihan bagi komunitas, penggiat, dan influencer halal demi memberikan pengetahuan tentang persyaratan kehalalan dan juga proses sertifikasi halal kepada UMK yang ada di Indonesia.
"Sertifikat halal tentunya bukan sekedar selembar kertas pemenuhan regulasi, tetapi adalah bentuk komitmen dari pelaku usaha untuk bisa terus melakukan proses produksi halal. Tidak sekedar agar memenuhi regulasi, tetapi yang penting adalah bisa memenuhi hak konsumen Indonesia untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya," ujar Muti.
(mdk/azz)