5 Cara pemerintah Jokowi turunkan biaya logistik RI
Logistic Performance Index (LPI) 2016 baru-baru ini diterbitkan dan hasilnya menunjukkan Indonesia berada di peringkat 63 dari 160 negara atau turun 10 peringkat dibandingkan pada LPI 2014.
Pemerintah saat ini tengah berupaya menurunkan biaya logistik Indonesia yang dinilai sangat tinggi. hal ini disebabkan peringkat Indeks Kinerja Logistik atau Logistic Performance Index (LPI) Indonesia untuk 2016 mengalami penurunan.
Merosotnya peringkat ini bersamaan dengan program Presiden Jokowi membenahi dwelling time di pelabuhan. Penurunan peringkat ini menjadi sorotan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.
-
Bagaimana cara jalan tol membantu menekan biaya logistik? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Mengapa pembangunan jalur kereta api di Aceh memakan waktu yang cukup lama? Pembangunannya tidak berjalan mulus dan memakan waktu yang cukup lama lantaran kondisi keamanan yang masih sangat rawan.
-
Apa saja infrastruktur yang dimaksud Gibran? Tujuan akhir dari infrastruktur sosial adalah terciptanya ekosistem yang mampu menekan angka stunting, yang berarti target dari kebijakan ini adalah para perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak. “Surplus sumber daya manusia adalah berkah untuk bangsa. Maka, kita perhatikan betul dari kebutuhan mendasar seperti makan siang dan susu gratis untuk ibu hamil, siswa, dan santri. Kesehatan gizi rakyat harus terpenuhi karena kita ingin menghindari stunting, terutama sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun,” ujar dia.Sementara itu, infrastruktur fisik merujuk pada bantuan pemerintah dari aspek sarana dan prasarana guna menunjang terwujudnya SDM berkualitas di masa depan.
-
Bagaimana Supply Chain Management QLola by BRI membantu mempercepat proses pencairan fasilitas? Melalui fitur berbasis digital dari BRI ini, nasabah pemilik bisnis dapat menyederhanakan proses invoicing lebih efisien dan mempercepat proses pencairan fasilitasnya tanpa harus datang ke kantor cabang BRI.
-
Apa kecepatan permukaan bumi di khatulistiwa? Dilansir dari scientificamerican, permukaan bumi di khatulistiwa bergerak dengan kecepatan 460 meter per detik.
-
Bagaimana Divisi Panah memperoleh senjata dan logistik? Seluruh senjata yang dipergunakan mereka dapatkan dengan usaha sendiri atau berasal dari hasil rampasan perang. Hebatnya lagi, seluruh logistik yang diperlukan selama perang pun dihasilkan secara swadaya dari usaha perkebunan milik kader Parkindo.
"Itu adalah berita buruk dalam periode pemerintah berbicara memperbaiki dwelling time," kata Darmin seperti dikutip Antara, Jumat (5/8).
LPI 2016 baru-baru ini diterbitkan dan hasilnya menunjukkan Indonesia berada di peringkat 63 dari 160 negara atau turun 10 peringkat dibandingkan pada LPI 2014.
Skor LPI dilihat dari rata-rata enam komponen penilaian, yaitu bea cukai, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi logistik, pelacakan dan pencatatan, dan aktualitas waktu.
Turunnya peringkat LPI Indonesia karena penilaian yang menurun dibanding 2014 dalam empat komponen, yaitu bea cukai, infrastruktur, kompetensi logistik, dan aktualitas.
Meski demikian, Darmin menyebut bukan hanya Indonesia saja yang peringkat LPI-nya merosot. Peringkat LPI 2016 negara-negara ASEAN sebagian besar menurun dibandingkan 2014, hanya Kamboja (83) dan Myanmar (48) yang meningkat dan Singapura (5) tetap. Indonesia juga masih berada di bawah Thailand dan Malaysia.
"Sebetulnya bukan berarti logistiknya memburuk. Penurunan peringkat Indonesia dikarenakan membaiknya kinerja negara lain, seperti Italia, China, India, bahkan Tanzania dan Rwanda," kata Darmin.
Untuk tujuan peningkatan peringkat LPI berikutnya, Darmin mengatakan setidaknya ada enam aspek utama dalam membangun sistem logistik nasional, yaitu perbaikan rantai pasok komoditi utama, infrastruktur transportasi logistik, penyediaan pelaku logistik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan harmonisasi regulasi.
Darmin juga menganggap persoalan utama logistik nasional bukan di rantai distribusi, tapi di komoditas yang tidak ada standardisasi. "Kita juga belum ada pasar pengumpul di daerah penghasil komoditas, tidak cukup hanya pasar induk di perkotaan."
Baca juga:
Permurah harga barang di Sibolga, pemerintah bangun pelabuhan besar
Blusukan ke Jayapura, menhub hadiahi perpanjangan landasan & dermaga
Menhub Budi sebut pemerasan di pelabuhan tak hanya terjadi di Medan
Dengan pusat logistik, pengusaha bisa hemat hingga Rp 300 miliar
Kemenhub: Lewat dari 4 hari, tarif muatan barang naik 900 persen
Pemerintah optimis hadirnya New Priok bisa pangkas biaya logistik
Menko Darmin: Berita buruk peringkat kinerja logistik RI merosot
Untuk itu, pemerintah Jokowi-JK langsung berinisiatif dalam menurunkan biaya logistik RI. Berikut 5 upayanya seperti dirangkum merdeka.com:
Sederhanakan pemeriksaan
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pencapaian dwelling time atau waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok akan menjadi acuan di tiga pelabuhan lain. Pelabuhan itu ialah Tanjung Perak ( Surabaya), Belawan (Medan), dan Soekarno-Hatta ( Makassar).
Sejauh ini, dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai 3,5 hari. Pemerintah masih ingin menekan angka ini hingga mencapai kurang dari 3 hari.
Salah satu cara yang akan dilakukan ialah melalui penyederhanaan proses pemeriksaan. Menteri Budi menjelaskan, penyederhanaan tersebut dimulai dengan memangkas tahapan pre customs clearance (periode setelah peti kemas dibongkar sampai dengan dilakukan customs clearance atau pemeriksaan barang) oleh petugas Bea dan Cukai.
"Pengurangan hari tersebut dengan komposisi pre clearance satu hari, clearance kurang lebih 12 jam atau setengah hari dan post clearance satu hari," ucap Menteri Budi Karya di Kantornya, Jakarta, Rabu (21/9).
Dia mengakui, pengurangan hari itu bukan hal mudah. Terutama pada tahap pre clearance dan post clearance lantaran memerlukan waktu yang panjang.
"Spritnya di bawah tiga hari. Kita berikan pre clearance dan post clearance satu hari dengan harapan bisa dicapai. Memang ada kemungkinan ada yang lewat satu hari, tapi tidak bisa lewat satu hari," ungkapnya.
Terapkan denda hingga 900 persen
Pemerintah telah menetapkan waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok maksimal 2,5 hari. Apabila lebih dari tiga hari, maka akan dikenakan tarif progresif hingga mencapai 900 persen.
"Hari pertama free, hari kedua kena 300 persen, hari ketiga kena 600 persen, hari keempat kena 900 persen, dan hari kelima harus dibawa keluar," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono di kantornya, Jakarta, Rabu (21/9).
Pemerintah pun berencana menerapkan ketentuan yang sama di pelabuhan-pelabuhan di luar Tanjung Priok. Hal ini dilakukan demi mencapai target dwelling time selama 2,5 hari.
"Kami akan menghitung lagi (waktu inap dan penalti tarif). Sehingga SK yang dikeluarkan fair buat semua (pelabuhan). Karena harus memperhatikan kapasitas pelabuhan, ketersediaan tenaga kerja," kata Tony.
"Apakah menghitung perpindahan barang, atau perpindahan dokumennya? Sebab, arus dokumen itu ada di luar kewenangan Kementerian Perhubungan," pungkasnya.
Bangun pelabuhan besar
Pemerintah berencana membangun pelabuhan besar di Sibolga, Sumatera Utara. Rencana ini muncul usai pemerintah mencatat lamanya waktu distribusi barang ke daerah tersebut, yakni mencapai 12 jam.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pelabuhan anyar ini nantinya akan mampu menampung kapal berkapasitas besar.
"Oleh karena itu, saya bersama Bu Rini dan Bapak Presiden putuskan Sibolga untuk membangun suatu pelabuhan yang lebih besar. Dimana agar kapal di atas 30 ton bisa berlabuh di sana," ujarnya di Plaza UOB, Jakarta, Senin (10/10).
Lamanya waktu distribusi, lanjut Menhub Budi, membuat masyarakat di Sibolga kesulitan mendapat pasokan barang dan harga-harga menjadi mahal. Dikatakan Menteri Budi, kawasan-kawasan terpencil selalu terabaikan dari fokus pemerintah.
"Inilah konektivitas terutama di daerah terpencil yang jadi masalah kita. Yang tampaknya bukan persoalan mudah. Makanya Pak Presiden selalu mengatakan apa yang kita buat itu kita juga harus hadir. Apa artinya hadir, ya harus terasa di masyarakat itu, harus terjun langsung," tandasnya.
Urus seluruh izin sebelum impor barang
Pemerintah terus mempercepat permasalahan bongkar muat pelabuhan (dwelling time). Bahkan, para pengusaha pelayaran diminta dapat menyelesaikan pengurusan izin sebelum melakukan kegiatan impor.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Doddy Edward mengatakan selama ini tak jarang para pengusaha melakukan importasi sebelum menyelesaikan izin-izin yang diperlukan sehingga memakan waktu lama untuk bergerak di proses selanjutnya.
"Sedapat mungkin pada saat mereka melakukan proses meminta izin, jadi ini izinnya diproses dulu. Baru mereka melakukan impor," ujar Doddy di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (10/10).
Menurutnya, imbauan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015. "Jadi segala persyaratan, segala rekomendasi dan lainnya itu harus diclearkan dulu baru dia lakukan proses importasi," jelasnya.
Doddy menambahkan, pihaknya telah menyampaikan penegasan ini kepada Direktorat Jendral Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Bangun pelabuhan kering
Pemerintah berencana membangun tiga dry port atau pelabuhan kering di Jawa dalam rangka memangkas waktu bongkar muat atau dwelling time. Ketiga pelabuhan itu berada di Tangerang, Semarang, dan Surabaya.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, mengatakan saat ini Indonesia hanya memiliki dua dry port yakni di Cikarang dan Gedebage, Bandung.
"Kami juga akan melihat daerah lain, seperti di Belawan dan daerah Indonesia Timur," ujar Ridwan saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (10/10).
Menurutnya, pembangunan dry port tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta. Dry port dibutuhkan untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. "Yang penting diupayakan arus barangnya lancar sehingga biaya logistik murah," ucapnya.
Diakuinya, saat ini, Cikarang Dry Port memiliki luas sekitar 200 haktare dengan kapasitas tampung mencapai 2,5 juta teu's. Dengan pembangunan Dry Port baru ini, ditargetkan masa dwelling time menjadi 2 - 3 hari akan tercapai.
"Rencananya satu bikin di barat dan timur. Kemungkinan ada di selatan. Jadi proses sederhananya (dry port) di pelabuhan itu barang hanya sandar, turunkan barang, lalu langsung angkut pakai kereta api, jadi semua administrasinya di darat," tutup Ridwan.