5 Kegusaran Presiden Jokowi soal investasi hingga ekonomi RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin ekonomi Indonesia tak terlalu berdampak pada perlambatan ekonomi global. Apalagi, harga komoditas dunia saat ini tengah mengalami penurunan. Untuk itu, pemerintah memutar otak agar ekonomi Indonesia tak terlalu bergantung pada komoditas.
Pemerintah harus berhadapan dengan permasalahan lambatnya ekonomi global. Hal ini tentu berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakin ekonomi Indonesia tak terlalu berdampak pada perlambatan ekonomi global. Apalagi, harga komoditas dunia saat ini tengah mengalami penurunan. Untuk itu, pemerintah memutar otak agar ekonomi Indonesia tak terlalu bergantung pada komoditas.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kita tahu semuanya bahwa harga komoditas sekarang ini turun, tapi ini sudah mulai bergerak naik, sedikit mulai baik yang berhubungan dengan batu bara, minyak juga sedikit naik. Sehingga saya ingin memastikan lihat ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan seperti apa," ucap Presiden.
Melihat kondisi pusat perbelanjaan yang cukup ramai, Presiden Jokowi optimistis masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi global yang melambat. "Kalau saya melihat tadi keramaian di pusat ekonomi, saya kira pergerakan ekonomi kelihatan. Ini bukan hanya sebuah harapan tapi optimisme yang ditunjukkan oleh masyarakat meskipun global ekonomi mengalami perlambatan tapi ekonomi kita mentalnya masih baik," kata Presiden.
Kendati demikian, pemerintah harus mempunyai strategi untuk menangkal imbas dari perlambatan ekonomi global dan perbaikan ekonomi nasional. Sebab, menurutnya, ketangguhan ekonomi Indonesia tengah diuji, baik secara eksternal maupun internal.
Founder Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini mengatakan Permasalahan datang dari mandeknya negara-negara yang menjadi kutub-kutub ekonomi dalam mendorong perekonomian Indonesia, kehadiran Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang memunculkan sentimen negatif, dan munculnya gejala deglobalisasi atau arus balik dari globalisasi di mana setiap negara memproteksi diri dan produk dalam negeri relatif susah masuk ke pasar.
"Ekspor kita yang pernah di puncak mencapai USD 200 miliar relatif menurun tinggal USD 150 miliar. Korea yang sudah mencapai 500 miliar ekspor impornya tapi masih agresif mencari pasar, bahkan di tempat kita. Karena itu, kami para ekonom menyampaikan sumbang saran karena Indonesia butuh strategi," kata Didik di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
Hal ini jelas mempengaruhi investasi yang masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi mengakui sulitnya mencari investasi baru di tengah menurunnya ekonomi global.
Kegusaran-kegusaran Jokowi tak hanya soal investasi. Berikut 5 kegusaran Jokowi di bidang ekonomi selama dua tahun memimpin Tanah Air:
Baca juga:
Terpilihnya Donald Trump buat dana Rp 105 T kabur dari Indonesia
Rupiah ditutup perkasa di level Rp 13.370 per USD
Jokowi: Industri tekstil Indonesia kalah dari Vietnam dan Bangladesh
Presiden Jokowi gusar penyaluran KUR belum optimal sentuh petani
Jokowi siapkan Rp 16,6 T di 2017 untuk sarana & prasarana pertanian
Badan Penerimaan Negara jadi kunci reformasi kebijakan fiskal
Indef akui banyak negara jadikan Amerika sebagai patokan ekonomi
Masalah PNS
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) jengkel dengan pola kerja pegawai di Kementerian dan Lembaga (K/L). Sebab, waktu kerja para PNS saat ini lebih banyak dihabiskan khususnya dalam membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), dibanding melakukan perbaikan langsung di lapangan.
"Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60-70 persen birokrat kita itu energinya habis untuk urus SPJ. Saya ke lapangan, ke sawah ketemu PPL serius sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya, kenapa. (Jawabnya) Menyiapkan SPJ pak," kata Presiden Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
Seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Presiden Jokowi merasa heran melihat sedikitnya pengawas proyek rutin yang ada di lapangan. Alasannya, para pegawai dari Kementerian PU-Pera lebih banyak dihabiskan untuk membuat laporan SPJ.
"Guru, kepala sekolah juga sama. Sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ. Saya suruh Menteri Keuangan telusuri SPJ ini apa sih. Semuanya birokrasi kita 60-70 persen rajinnya ngerjain SPJ," imbuhnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar pihak Kementerian dan Lembaga bisa melakukan efisiensi, terutama dalam membuat laporan SPJ. Sehingga, perbaikan langsung di lapangan bisa ditingkatkan.
"Saya perintahkan Ibu Menteri, dua saja cukup dari 44 lembar halaman SPJ. Yang paling penting manajemen kontrol sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu, laporan sampai 44 lembar sampai 16 lembar ini apa," tegas Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab bahwa SPJ adalah Surat Pertanggung Jawaban. Di mana kewajiban pimpinan proyek itu untuk membuat laporan seperti penggunaan uang yang berasal dari K/L, di mana bisa 70 laporan dalam satu tahun.
"SPJ itu surat pertanggungjawaban. Bukan seperti zamannya Pak Ginanjar yang SPJ itu Surat Perjalanan Dinas," jelas Menteri Sri di tempat yang sama.
Blusukan
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyetujui saran dari para ekonom untuk mengunjungi para pelaku industri di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan daya saing sektor industri dalam negeri, dan mendorong perekonomian nasional.
"Saya ingin menanggapi sedikit mengenai saran mengenai blusukan ke industri. Saran tadi saya akan lakukan supaya tahunya bukan hanya masalah kayu, tapi juga masalah migas, industri otomotif, dan tekstil," kata Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
Menurutnya, kunjungan tersebut tidak akan sulit dilakukan, mengingat dirinya merupakan salah satu pelaku industri di Indonesia. "Saya perlu menginformasikan bahwa saya itu orang industri, pelaku industri yang sudah 24 tahun bergerak di situ. Dan juga betul-betul pekerja di industri. Hanya memang bukan industri yang besar-besar," imbuhnya.
Tidak hanya kunjungan, Presiden Jokowi juga akan melakukan vocational training. Di mana pemerintah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk melakukan pelatihan bagi pelaku industri dalam negeri.
"Kita kerja sama dengan industri Kadin agar personal training bisa digarap besar-besaran. Sudah ada, tapi dalam jumlah kecil dan ini perlu dilakukan besar-besaran sehingga kualitas SDM kita betul-betul berada pada kualitas yang sangat baik," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Founder Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J. Rachbini mengatakan sektor industri nasional juga mulai menurun 3-4 persen. Peranan industri terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 30 persen menjadi 21 persen.
"Karena itu, setelah Presiden blusukan ke proyek infrastruktur, kami memberikan sumbang saran untuk datang ke pusat industri. Menanyakan kepada mereka bagaimana pasar dan teknologinya," kata Didik di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
Jangan jadikan Amerika sebagai patokan ekonomi RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para pelaku ekonomi tidak mengukur perekonomian Indonesia dari kondisi ekonomi Amerika Serikat. Menurutnya, ekonomi AS sebenarnya tidak mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia, terlebih lagi dengan kebijakan Donald Trump yang bertentangan dengan Indonesia.
Dia menambahkan, masyarakat dan pelaku ekonomi kerap merasa panik dengan nilai tukar (kurs) Rupiah yang melemah terhadap Dolar AS. Padahal, pelemahan itu tidak akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
"Artinya, bahwa kurs Rupiah dan Dolar AS semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita. Ini kita selalu arahnya ke situ (Amerika) terus, padahal bukan cerminan fundamental ekonomi kita. Melainkan semakin mencerminkan kebijakan ekonomi AS jalan sendiri jangan dibawa persepsi itu pada Dolar. Mestinya tidak seperti itu," ujar Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
"Karena ekspor kita ke AS kurang lebih 10 persen dari total ekspor kita. Jadi jangan sampai angka 10-11 persen ini menjadi mendominasi persepsi ekonomi karena Dolar dan Rupiah tadi. Kalau ukur ekonomi Indonesia pakai Dolar, nantinya ya kita akan kelihatan jelek. Padahal, negara lain juga alami hal sama. Ekonomi kita oke-oke saja. Tapi ini sekali lagi, persepsi," lanjutnya.
Jokowi menegaskan ekspor Indonesia yang lebih dominan ke negara Asia dan Eropa. Di mana China sebesar 15,5 persen, Eropa 11,4 persen, Jepang 10,7 persen. Untuk itu, Presiden Jokowi mengusulkan agar ukuran perekonomian Indonesia dapat di ukur dari negara-negara yang menjadi sasaran ekspor Indonesia.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan kurs Rupiah dan Dolar bukan lagi tolak ukur yang tepat. Harusnya kurs yang relevan adalah kurs Rupiah melawan mitra dagang terbesar Indonesia.
"Kalau kita masih bawa itu bisa berbahaya. Sementara kalau kita ukur ekonomi kita pakai Euro, Yuan, Renminbi, Korean Won, Poundsterling akan berbeda. Mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus, kalau Tiongkok terbesar seharusnya Rupiah Renminbi terbesar. Kalau Jepang, ya kursnya kurs Rupiah Yen. Ini penting untuk edukasi publik, untuk tidak hanya memantau kurs Dolar AS semata. Tapi yang lebih komprehensif," pungkasnya.
KUR petani
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pengembangan sumber-sumber air dan alat mesin pertanian serta permodalan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden gusar penyaluran KUR untuk sektor pertanian dan kehutanan baru 15 persen dari total sejauh ini.
"Terkait dengan akses permodalan petani, informasi yang saya terima sampai dengan 31 juli 2016, penyaluran KUR sebesar 68 persen adalah pada sektor besar dan eceran sedangkan KUR yang disalurkan untuk sektor pertanian dan kehutanan hanya 15 persen," jelas Presiden Jokowi saat memberikan sambutannya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/12).
Lantaran belum optimalnya penyaluran dana KUR untuk sektor pertanian, Presiden Jokowi meminta menteri terkait segera membuat skema khusus. Di samping itu, dia juga meminta agar koperasi-koperasi di desa digiatkan dan difokuskan kembali untuk penyaluran KUR di sektor pertanian.
"Saya lihat skema sekarang masih bersifat umum," tuturnya.
Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta agar dilakukan pengembangan alat mesin pertanian melalui skema KUR. "Dan terkait dengan alat mesin pertanian kebutuhannya akan semakin meningkat sejalan dengan optimalisasi lahan-lahan pertanian serta pembukaan lahan-lahan baru," beber dia.
Industri RI kalah dari negara lain
Presiden Joko Widodo mengakui, ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Tanah Air mengalami penurunan 4,3 persen sejak Januari hingga Oktober 2016.
"Turun 4,3 persen dibanding periode yang sama 2015," ungkap Jokowi saat memberikan pengantar rapat terbatas tentang Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/12).
Penurunan ekspor sejalan dengan penguasaan Indonesia di pasar dunia yang terus merosot dari 2,13 persen di tahun 2001 menjadi 1,56 persen di tahun 2015. Di saat bersamaan, dua negara di Asia yakni Vietnam dan Bangladesh malah mengungguli Indonesia.
"Kita masih kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh yang masing-masing menguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pangsa pasar TPT dunia," beber Jokowi.
Tak hanya kalah di pasar TPT dunia, industri TPT Tanah Air juga belum mampu menguasai pasar domestik. Hal itu disebabkan banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
"Dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh kementerian terkait segara mengambil langkah-langkah terobosan baru. Kementerian harus mengupayakan kebijakan yang mendukung industri TPT dalam negeri sehingga lebih kompetitif.
Termasuk memperhatikan kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri harus segera diimplementasikan karena harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT.
"Dan juga mempermudah prosedur importasi bahan baku produksi yang berorientasi ekspor. Buat proses-proses importasi bahan baku TPT menjadi lebih sederhana dan juga tidak mempersulit kegiatan dunia usaha di bidang ini," tegas Jokowi.