5 Masalah mendasar krisis listrik di Sumatera Utara

Banyaknya sistem yang berantakan di Indonesia

Guru Besar Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Rinaldy Dalimi mengatakan masalah listrik di Medan terjadi karena banyaknya sistem yang berantakan di Indonesia, salah satunya sistem pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang lama membuat pembangunan infrastruktur terlambat dan juga membuat PLN merugi.

Rinaldy menjelaskan, krisis listrik di Sumatera Utara terjadi karena dua hal. Pertama adalah karena terlambatnya pembangunan pembangkit, dan yang kedua adalah karena tidak kunjung selesainya pembangunan transmisi tegangan tinggi 275 KV. Namun, akar permasalahan dua penyebab ini terjadi karena sistem yang berantakan di Indonesia.

"Itu transmisi tertunda karena pembebasan tanah di sana. Kadang-kadang susah juga karena Pemda tidak bisa disalahkan juga. Ini sistem di kita yang membuat pembangunan tertunda. Misalnya harga tanah pembebasan tanah yang membuat tidak cocoknya harga penjual dan pembeli. Di mana-mana selalu begitu. Akar masalahnya ya di sistem itu," ucap Rinaldy ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta.

Menurut Rinaldy, rencana kerja PLN sudah baik dan matang dalam rencana kelistrikan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Namun, karena masalah sistem pembebasan lahan yang berantakan membuat PLN kesusahan menjalankan rencana mereka. Jika ingin menyelesaikan krisis listrik di Medan, pemerintah harus lebih dulu membenahi sistem pembebasan lahan di Indonesia.

"Kalau semua sesuai rencana dan 275 KV terbangun bisa menyalurkan listrik ke Sumatera Utara. Karena sistem tadi mengakibatkan itu kekurangan listrik di Sumatera Utara. Memang kasat mata ini terjadi karena transmisi," tegasnya.

Cara kerja dan beban PLN yang rumit

Krisis listrik di Sumatera Utara terjadi bukan semata-mata karena leletnya kinerja PLN. Namun ini terjadi karena keberadaan PLN sebagai BUMN yang membuat susah.

Guru Besar Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Rinaldy Dalimi mengatakan beban PLN sebagai badan negara sudah sangat berat. Disatu sisi PLN mempunyai tanggung jawab besar untuk mencukupi listrik masyarakat, namun di sisi lain PLN juga dikejar agar mendapatkan untung.

"Dia (PLN) juga harus menanggung aktivitas yang tidak menguntungkan. Aktivitas yang ada pertentangan seperti ini memang sangat sulit. Salah satu mesti dikorbankan karena hal itu mesti ada pengaruhnya," ucap Rinaldy kepada merdeka.com.

Menurut Rinaldy, perusahaan yang bekerja seperti PLN hampir tidak ada di negara lain. Kalaupun ada, hanya di negara kecil dan tidak sebanding dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

"Badan usaha seperti PLN ini hampir tidak ada di negara lain, paling kalau ada itu di negara kecil. Kita negara pulau pulau tidak bisa pakai sistem seperti kerja PLN ini," tegasnya.

Dalam kaitan krisis listrik di Sumut, PLN tidak bisa mengejar dan membangun seadanya karena PLN juga dituntut untuk mendapatkan untung. "Nanti dia (PLN) rugi sedikit juga ditanyakan," sambungnya.

Subsidi listrik yang menghambat pemenuhan kebutuhan

Kebutuhan listrik Indonesia memang sangat banyak dan diyakini PLN tidak akan mampu mencukupinya. Menurut, Direktur Perencanaan dan Afiliasi Anak Perusahaan PLN Murtaqi Syamsuddin, kebutuhan listrik nasional 5.700 megawatt per tahun, sedangkan tingkat permintaan tumbuh 8,5 persen saban tahun. Untuk memenuhi kebutuhan ini, dibutuhkan belanja modal USD 125 miliar hingga 10 tahun ke depan.

"Kami sampaikan, kami mampu hanya USD 5 miliar per tahun atau Rp 50-60 triliun yang kami bisa eksekusi," kata Murtaqi beberapa waktu lalu.

Jalan keluar pemenuhan listrik ini adalah dengan mengundang swasta untuk investasi pembangunan pembangkit listrik maupun infrastruktur lainnya. Namun, ini terkendala karena adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada PLN. Listrik swasta diyakini tidak akan mampu bersaing dengan listrik PLN yang notaben harganya telah disubsidi pemerintah.

"Itu dibolehkan UU dan selama PLN tidak bisa menyuplai suatu daerah seperti Sumut dan itu boleh saja (swasta). Tetapi kan untuk membangun dan berdagang itu perlu perencanaan cukup panjang. Tidak bisa tiba tiba dibangun. Infrastruktur dan harga listrik swasta pasti lebih mahal dari harga listrik PLN. PLN kan subsidi, jadi permasalahannya," ucap Guru Besar Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Rinaldy Dalimi.

Tarif dasar listrik yang dipukul rata semua daerah

Masalah pemenuhan listrik Indonesia khususnya Sumatera Utara juga terkendala karena kebijakan pemerintah yang memukul rata harga listrik semua daerah. Padahal harga pembangkit dan transmisi atau produksi setiap daerah berbeda beda.

Hal ini membuat kinerja PLN tidak efektif dalam membangun pembangkit listrik. Pasalnya PLN juga dituntut untuk memperoleh untung dalam operasionalnya.

"Sekarang terpusat semua mau murah atau mau mahal sama semua. Konsep itu harus diubah. Setiap daerah harusnya berbeda dan ini juga yang membedakan nilai subsidinya nanti," ucap Guru Besar Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Rinaldy Dalimi.

Rinaldy mencontohkan saat ini seharusnya listrik di Bengkulu jauh lebih murah dari Sumatera Utara. Hal ini akan membuat industri berkembang. Namun karena penyetaraan tarif, industri akhirnya lebih memilih untuk membangun di Sumatera Utara.

"Bengkulu itu banyak PLTA harusnya lebih murah harga listriknya. Seharusnya tarif listrik daerah menggambarkan produksi daerah tersebut. Pemerintah juga bisa memilih besarnya subsidi. Sekarang sama semua," tegasnya.

"Mau kirim listrik dari Selatan (Bengkulu) tapi transmisi 275 KV tidak selesai. Bagian Utara jadi tidak bisa dialirkan," tambahnya.

Pemerintah terlambat pikirkan trasmisi

Guru Besar Tenaga Listrik Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Rinaldy Dalimi mengatakan masalah mendasar krisis listrik di Sumatera Utara adalah tidak fokusnya pemerintah pada pembangunan transmisi. Selama ini pemerintah hanya fokus pada pembangunan pembangkit tanpa memikirkan transmisi atau penyaluran listrik.

"Coba fokus ke situ (transmisi), semua yang berkepentingan fokus pada penyelesaian transmisi. Jangan fokus pada pembangkit tapi salurannya tidak ada ya sama saja," ucap Rinaldy ketika dihubungi merdeka.com.

Menurut Rinaldy, krisis listrik di Sumatera Utara sekarang terjadi karena tidak kunjung selesainya transmisi 275 KV. Padahal transmisi ini bisa mengirimkan listrik dari Selatan Pulau Sumatera ke Sumatera bagian Utara.

Perkataan Rinaldy ini cukup terbukti melihat respon Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam mengantisipasi krisis listrik Sumut. Dahlan belum lama ini baru menggelar rapat selama 2 jam di kantornya. Hasilnya, salah satu solusi mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara adalah pembangunan transmisi listrik berdaya 500 kilo volt yang membentang 1.200 KM di sepanjang Sumatera.

"Kita undang direksi PLN dan direksi BUMN karya untuk mempercepat infrastruktur Sumatera itu sangat cukup dan murah. Listrik di wilayah utara selalu kurang, saya mau dari selatan itu mengaliri ke utara," ujar Dahlan usai rapat internal listrik di PT. Pertani, Jakarta, Jumat (7/3).

Pembangunan transmisi listrik seperti di Jawa (Paiton-Suralaya) tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun. Ditargetkan, proyek ini akan rampung dalam 2,5 tahun. Dana itu rencananya diperoleh dari pinjaman bank BUMN mengingat PT. PLN tidak memiliki anggaran besar untuk mengerjakan proyek itu.