6 Caci dan puji buat Jonan-Arcandra jadi penguasa Kementerian ESDM
Banyak yang menilai keputusan presiden sudah tepat, tapi ada juga yang menganggap keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan memunculkan kekhawatiran baru.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM dan Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM. Jonan sebelumnya diberhentikan Jokowi dari jabatannya sebagai menteri perhubungan pada reshuffle kabinet jilid II.
Ignasius Jonan diangkat sebagai Menteri ESDM Kabinet Kerja sisa masa jabatan 2014-2019 melalui Keputusan Presiden Nomor 114/P/2016 tentang pengangkatan Menteri ESDM Kabinet Kerja untuk sisa masa jabatan 2014-2019. Sedangkan Arcandra Tahar diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2016.
-
Kapan Lembaga Eijkman diresmikan? Wacana tersebut akhirnya terealisasi pada tahun 1992 dan laboratorium mulai beroperasi setahun setelahnya lalu diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Kapan Janjang Saribu diresmikan? Tembok ini telah diresmikan oleh Bupati Agam pada tahun 2013.
-
Kapan Ivan Gunawan meresmikan Masjid Indonesia? Setelah dua tahun pembangunannya, masjid ini akhirnya selesai dan diresmikan langsung oleh Ivan Gunawan bersama pengurus masjid.
-
Siapa yang ditunjuk Jokowi sebagai Plt. Mentan? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian RI berdasarkan Keputusan Presiden nomor 92/P Tahun 2023 tanggal 6 Oktober 2023.
Jonan sendiri mengaku belum menyiapkan apa-apa perihal proyeksi kebijakan yang akan dilakukan di ESDM. Saat ini, kata Jonan, dia bersama Arcandra ingin berdiskusi lebih dalam lagi sebelum memastikan kebijakan yang akan dibuat.
"Belum (kepikiran), duduk berdua nanti ya," ujar Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/10).
Mantan Menteri Perhubungan ini mengakui, banyak pekerjaan rumah (PR) yang diberikan oleh Presiden Jokowi dalam membenahi sektor energi.
"Saya kira kalau PR masih banyak kan sampai diberikan posisi menteri dan wakil menteri berarti ini kan ada perhatian dari pak presiden terhadap kementerian ESDM dan masalah energi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Arcandra mengatakan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan semasa menjabat sebagai Menteri ESDM.
"Program yang ada kita lanjutkan nanti saya dengan pak menteri diskusi seperti apa ke depan kita akan rencanakan hal yang berguna. Tentu (Masela) juga," tandasnya.
Pengangkatan Jonan-Arcandra menjadi pejabat tertinggi di Kementerian ESDM ini menimbulkan polemik. Banyak kalangan meragukan kemampuan mereka berdua. Namun, ada juga beberapa kalangan yang memuji Jonan-Arcandra mampu memperbaiki Kementerian ESDM.
Berikut rinciannya seperti dirangkum merdeka.com:
Jonan hanya jadi boneka Arcandra
Salah satu kalangan yang meragukan Jonan-Arcandra adalah Anggota Komisi VII Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir. Inas mengaku tidak percaya Jokowi melantik Jonan dan Arcandra sebagai pimpinan di Kementerian ESDM. Dia menilai keputusan tersebut terkesan dipaksakan agar Arcandra bisa mendapat jabatan.
"Spechless! Kelihatan banget dipaksakan dengan adanya Wamen ESDM," kata Inas saat dihubungi, Jumat (14/10).
Menurutnya, Jonan hanya akan menjadi boneka dari Arcandra seperti yang dialami Jero Wacik. Sebab, Arcandra yang jauh lebih paham mengelola sektor energi dan sumber daya mineral ketimbang Jonan.
"Jonan akan seperti Jero Wacik. Boneka doang yang paham wamen," terangnya.
Politisi Hanura ini berujar seharusnya Jokowi tidak terlalu terburu-buru memberikan jabatan Wamen ESDM kepada Arcandra. Lebih tepat, katanya, Arcandra ditempatkan sebagai Kepala SKK Migas agar membuktikan kinerjanya terlebih dahulu.
"Pantesnya Arcandra dipercaya sebagai kepala SKK Migas, itu pas. Beres-beresin dulu di sana buktikan dulu. Baru periode berikutnya baru angkat jadi menteri, jangan buru-buru lah," pungkasnya.
Anggota DPR tak percaya Jokowi pilih Jonan-Arcandra
Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar mengaku kaget dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDm dan Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM. Menurutnya, Jokowi telah menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden namun mengabaikan persoalan integritas dan komitmen terhadap penguatan sistem di sektor ESDM.
"Kita semua terkejut penunjukan Jonan sebagai Menteri ESDM, bersamaan dengan itu lebih terkejut lagi dengan pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Wamen. Hak prerogatif presiden digunakan dengan mengabaikan integritas dan kehendak publik," ucap Rofi Munawar dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (15/10).
Menurut Rofi, perbaikan sektor ESDM selama ini harus dilakukan berbasis penguatan sistem dan integritas. Hal ini menjadi bertolak belakang ketika Arcandra ditunjuk sebagai wakil menteri ESDM yang menegaskan bahwa persoalan energi nasional menjadi hanya dapat diselesaikan pada sosok figur atau personal, bukan sistem.
"Waktu dua bulan sebenarnya lebih dari cukup memilih profil Menteri dan Wamen ESDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan di sektor migas. Tetapi, dengan apa yang menjadi keputusan Presiden hari ini berpotensi menjadi preseden buruk di masa yang akan datang dalam proses penunjukan pejabat negara," tegas Rofi.
Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan, seharusnya kompetensi seseorang secara wajar berbanding lurus dengan integritas dan kredibilitasnya. Namun hal itu menjadi persoalan jika penunjukan pejabat negara hanya mengandalkan kemampuan yang belum teruji, padahal di sisi lain juga punya cacat dalam proses dan pernah melanggar konstitusi.
"Hak yang melekat pada Presiden harus berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar. bukankah inti revolusi mental adalah itu?" tanya Rofi.
Setidaknya saat ini ada tiga persoalan besar sektor ESDM yang harus menjadi prioritas. Pertama, mendukung DPR yang ingin segera menuntaskan dua Undang-Undang (UU) prioritas yaitu UU mineral dan batubara dan UU minyak dan gas. Kedua, perkembangan renegoisasi kontrak yang stagnan, terlebih dengan keputusan pemerintah yang memperpanjang proses relaksasi minerba dan smelter. Terakhir, program-program energi pro rakyat yang hingga saat ini belum nampak.
Arcandra Tahar timbulkan masalah baru
Dilantiknya Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo menuai polemik. Banyak yang menilai keputusan presiden sudah tepat, tapi ada juga yang menganggap keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan memunculkan kekhawatiran baru.
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu mengungkapkan, keberadaan dua jabatan tertinggi dalam institusi/lembaga negara berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan. Ditambah lagi, saat ini banyak kalangan menilai jika Arcandra adalah anak kesayangan Jokowi.
"Yang bisa potensi problem adalah apabila tidak sinkron antara menteri dan wakil menteri merasa lebih dekat dengan Presiden dan dia lebih banyak melapor ke presiden dari pada menterinya. Itu bisa menjadi gangguan," ujarnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (15/10).
Dikatakan Said Didu, pengalaman Arcandra yang jauh lebih mumpuni dalam sektor energi dibanding dengan Jonan dikhawatirkan akan terjadi pembelotan oleh para pemangku kepentingan. Sebab, para pemangku kepentingan seperti Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lebih percaya menyampaikan aspirasinya kepada Arcandra dibanding Jonan sebagai Menteri ESDM.
"Dan ini adalah kemungkinan besar pemain migas, tambang ESDM yang ingin main tidak jujur lagi, kemungkinan dia tidak masuk lewat Jonan kan, dia akan masuk lewat pintu lain, karena dia yakin pintu ini bisa ngambil putusan dari atas," tandasnya.
Arcandra Tahar mengecewakan
Pengamat energi dari IESR, Fabby Tumiwa mendukung keputusan Jokowi menjadikan Jonan sebagai orang nomor satu di Kementerian ESDM. Meski begitu, Fabby merasa tidak cocok dengan sosok Arcandra Tahar.
Menurut Fabby, reputasi Arcandra sudah jatuh semenjak dia terjerat kasus dua kewarganegaraan. Selain itu, Arcandra juga dinilai tidak berpengalaman di sektor energi. Perusahaan Arcandra di Amerika menurut Fabby lebih ke perusahaan jasa minyak dan gas (migas). Arcandra disebut tidak mengerti masalah kebijakan di sektor ESDM.
"Arcandra sisi pengalaman tidak di energi itu, dia itu kontraktor jasa migas. Kalaupun dia tau teknisnya tapi tidak masalah policy di ESDM. Harusnya posisi wamen harus yang paham sektor energi karena berkoordinasi dengan dirjen dirjen," ucap Fabby saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (14/10).
Fabby juga meragukan kredibilitas sosok Arcandra. Fabby mengkhawatirkan nantinya Arcandra hanya menjadi celah bagi pihak lain untuk memetik keuntungan dari sektor energi Tanah Air.
"Saya lihat secara figur, kita enggak tahu Arcandra sifatnya seperti apa, dari sisi kredibilitas reputasi buruk. Kalau Jokowi taruh Arcandra di situ (wamen ESDM( menyisakan keraguan. Kalau saya bilang Jonan oke, wamen Arcandra mengecewakan."
Jonan-Arcandra dipercaya bisa memerangi mafia migas
Mantan Staf Khusus Kementerian Energi âdan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu mengaku optimis terpilihnya Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar menjadi menteri dan wakil menteri ESDM akan mampu membawa sektor energi ke arah lebih baik. Said Didu percaya, duet Jonan-Arcandra akan memberangus mafia migas di sektor energi.
Meski demikian, Said Didu mengingatkan agar antara Jonan dan Arcandra tidak terjadi perebutkan 'kue' dalam tubuh pemerintahan. Said Didu khawatir hal tersebut karena belum mengenal Arcandra lebih jauh.â
"âSaya kenal Jonan sejak dia jadi Dirut KAI, saya kenal beliau bagus. Kalau Arcandra saya enggak kenal. Tapi menurut saya, feeling saya, selama tidak berebut kue, enggak akan ada masalah. Yang penting jangan sampai rebutan kue," ujarnya dalam diskusi di Gado-Gado Boplo (15/10).
Said Didu berharap, presiden Joko Widodo bisa menempatkan 2 mantan menteri tersebut dalam birokrasi yang tepat. Dia tidak ingin nantinya kementerian ESDM menjadi bendahara kekuasaan seperti era sebelumnya.
"Tergantung pemerintah sekarang mau memposisikan mereka sebagai apa. Kalau masih kayak dulu yang kementerian ESDM sebagai bendahara kekuasaan, itu ribet bakalan. Tapi kalau untuk membersihkan ESDM dari masalah, untuk kepentingan rakyat, pasti itu akan bagus, dan DPR akan mendukung," tandasnya.
Jonan diharapkan dapat belajar cepat di lingkungan Kementerian ESDM dan dapat bersinergi baikâ dengan DPR. "Dia punya modal yang bagus (di birokrasi). Saya harap dia bisa belajar dengan cepat di ESDM dan dengan DPR," pungkasnya.â
Jonan-Arcandra duet yang pas
Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto merasa biasa saja dengan keputusan tersebut. Meski demikian, dia menilai pemilihan Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra sebagai Wakil Menteri sudah tepat.
"Biasa saja, karena selama di DPR, sudah ada 7 menteri selama 2 periode. Memang ini sudah cukup lama kosong (jabatan menteri ESDM). Presiden sudah tepat memilih Jonan dan Arcandra. Saya tidak mau komentar kapasitas dan lain-lain. Karena ke depan banyak sekali masalah di energi yang harus diselesaikan. Kabinet kerja sudah 2 tahun. 40 pekerjaan sudah selesai harusnya," ujarnya dalam acara diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (15/10).
Politisi dari fraksi Golkar ini menambahkan, yang terpenting sekarang keduanya harus bekerja sama dengan baik dalam melakukan reformasi di sektor energi. Dia tidak ingin birokrasi di Kementerian ESDM semakin buruk dan lambat dalam mengambil keputusan.
"Saya kira mereka harus saling isi satu sama lain, mau berbagi tugas dengan baik. Jangan sampai birokrasi kita bertambah buruk, harus cepat mengambil keputusan. Kerjasama bergerak cepat karena banyak tugas yang harus mereka selesaikan," tuturnya.
Selain itu, Dito memberi pesan khusus kepada Jonan dan Arcandra, keduanya diminta untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan jasmani mereka guna melakukan perbaikan di sektor energi. Sebab, sektor yang sangat menyangkut kepentingan orang banyak tersebut tidak mudah ditaklukkan.
"Saya harus sampaikan ke mereka, harus siap fisik dan harus kuat," tandasnya.
(mdk/idr)