Ada Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin per September 2020 Naik Menjadi 27,55 Juta Orang
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang (0,41 persen) dibandingkan posisi Maret 2020, juga meningkat 2,76 orang dibanding September 2019.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19 persen dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang (0,41 persen) dibandingkan posisi Maret 2020, juga meningkat 2,76 orang dibanding September 2019.
"Maka pada bulan September tahun 2021 jumlah penduduk miskin Indonesia adalah 27,55 juta orang atau setara dengan 10,9 persen," kata Kepala BPS, Suhariyanto, di Kantornya, Jakarta, Senin (15/2).
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana BPS berperan dalam penyusunan kebijakan pemerintah? BPS memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Serta dalam mendukung penyusunan kebijakan pemerintah, dan dalam menunjang kepentingan masyarakat umum.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Dia mengakui, peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena pandemi Covid-19. Namun peningkatan ini masih bisa ditahan oleh pemerintah seiring dengan program perlindungan sosial yang gencarkan, baik melalui bantuan langsung tunai, UMKM, hingga yang lainnya.
"Hanya saja jika dibandingkan dengan berbagai simulasi dan prediksi angka kemiskinan dari berbagai institusi, betul terjadi kenaikan tetapi kenaikannya sebetulnya tidak sedalam yang diduga," kata dia.
Dia mengatakan, pada Juni 2020 World Bank atau Bank Dunia membuat laporan terbaru terkait dengan angka kemiskinan di Tanah Air. Dalam laporan tersebut mengatakan jika pemerintah tidak melakukan program perlindungan sosial, maka angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat sebesar 10,7 persen sampai dengan 11,6 persen.
"Dan hasil BPS menunjukan meskipun terjadi kenaikan, kenaikannya pada september 2020 ini hanya 0,97 persen. Jadi ini menunjukan bahwa berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah selama pandemi membantu mereka," jelasnya.
Apalagi pemerintah saat ini tengah memperluas perlindungan sosial ini tidak hanya menyentuh 40 persen lapisan masyarakat bawah, tetapi juga diperluas mencapai 60 persen.
"Jadi kembali meskipun mengalami kenaikan penduduk miskin menjadi 10,19 persen hasil ini masih di bawah prediksi dari berbagai pihak karena adanya berbagai program perlindungan sosial yang dirancang oleh pemerintah," sebut dia.
Sri Mulyani: Tanpa Bansos, Tingkat Kemiskinan Bisa Capai 10,2 Persen
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kebijakan yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dalam menekan angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Di mana, angka kemiskinan masih berada di level satu digit yakni 9,78 persen.
"Seandainya pemerintah tidak melakukan langkah-langkah itu prediksi kemiskinan bisa melonjak 10,2 persen," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).
Dia mengatakan selama masa pandemi, pemerintah secara konsisten telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai. Bantuan itu diberikan di pedesaan yang dikonversikan melalui dana desa.
"Itu cukup efektif untuk menahan kenaikan kemiskinan di pedesaan," kata dia.
Sementara untuk menekan angka kemiskinan di perkotaan, pemerintah juga melakukan beragam upaya mulai dari kartu prakerja, bantuan langsung tunai untuk masyarakat Jabodetabek, dan pemberian bantuan produktif untuk UMKM.
"Ini semuanya ditujukan untuk mengurangi tekanan yang luar biasa hebat terutama di perkotaan atau di daerah perkotaan dan terutama di kota-kota besar di Jawa maupun di luar Jawa," jelas dia.
Meski berhasil ditekan, namun angka kemiskinan tersebut mengalami kenaikan daripada posisi sebelumnya, Di mana angka kemiskinan pada 2019 berhasil ditekan mencapai 9,22 persen atau menjadi terendah sepanjang sejarah.
(mdk/bim)