Ada Pemda minta 'untung' dari kebijakan kantong plastik berbayar
"Ini masalah pemahaman saja, pemahaman yang mereka belum mengerti."
Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Roy Mandey mengeluhkan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih belum mengetahui dan menolak kebijakan plastik berbayar yang diterapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal program ini sudah berjalan sejak 21 Februari 2016 lalu.
"Ini masalah pemahaman saja, pemahaman yang mereka belum mengerti. Kemudian mereka masih berharap adanya kesepakatan dengan kementerian lingkungan hidup. jadi poin seperti itu, ada banyak hal lah," ujar Roy kepada merdeka.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/4).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Mengapa harga beras di Jakarta naik? Harga beras kualitas premium mengalami kenaikan menjadi Rp16.700 per kilogram dari kemarin Rp16.570.
-
Bahan pangan apa yang mengalami kenaikan harga di Jakarta? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
Kesepakatan tersebut diindikasikan terkait benefit atau keuntungan yang akan didapatkan Pemda dari penerapan kantong plastik berbayar. "Nah itu, macam-macam lah. ada yang berhaluan minta benefit (imbal jasa)," ucapnya.
Pemerintah sendiri telah mengirimkan surat ke seluruh kabupaten dan kota untuk sosialisasi program kantong plastik berbayar. Hanya saja, masih ada beberapa pejabat yang seolah pura-pura tidak tahu dengan surat tersebut. "Ada satu bupati mengatakan 'saya belum tanda tangan kok untuk program pengurangan sampah plastik. tapi kenapa di wilayah saya sudah melaksanakan kegiatan itu?," kata dia.
Oleh karena itu, dia berharap agar semua pihak bisa turut mendukung program pemerintah dalam mengurangi konsumsi plastik yang tidak ramah lingkungan. Dengan demikian, program ini bisa memberi dampak positif dan turut memberi kesadaran kepada masyarakat luas.
"Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana para bupati/walikota, pemprov atau pemkab turut mendukung program ini secara nasional, ini untuk kebaikan dan masa depan bersama," katanya.
Menurut Roy, masyarakat sendiri telah memberi respon positif terhadap kebijakan tersebut.
"kalau dari sisi masyarakat berjalan baik saja. Sudah hampir sekitar 70 persen untuk konsumen kita tidak ada yang masalah mereka harus mengeluarkan biaya untuk kantong plastik," tutupnya.
Baca juga:
Menteri LHK minta produsen juga diet kantong plastik
Pengakuan Mendag Thomas Lembong bawa kantong plastik kemana-mana
Sosialisasi program kantong plastik, Wali Kota Depok gandeng kiai
Ridwan Kamil: Harga kantong plastik harusnya ribuan
Asosiasi ritel: Kami tak ambil untung dari kantong plastik
Asosiasi ritel minta pemda tak intervensi harga kantong plastik
Konsumen marah kebijakan kantong berbayar kurang sosialisasi