Ada UU Cipta Kerja, 40 Persen Anggaran Belanja Barang Pemerintah Masuk Kantong UMKM
Teten menambahkan, implementasi UU anyar ini juga diyakini mampu memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok. Menyusul adanya ketentuan untuk perusahaan besar wajib bermitra dengan UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki menyambut baik telah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Menurutnya, UU yang masih menuai polemik itu akan memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Di antaranya terkait dana alokasi khusus untuk kegiatan belanja barang dan jasa pemerintah hingga memperkuat peran UMKM dalam rantai pasok.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
"Ke depan dengan UU Cipta Kerja penyerapan produk UMKM lewat belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah sudah dipatok porsi anggaran 40 persen bagi UMKM. saya kira ini harus dimanfaatkan," paparnya dalam webinar UMKM Go Digital : From Local to Global Champion, Kamis (26/11).
Teten menambahkan, implementasi UU anyar ini juga diyakini mampu memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok. Menyusul adanya ketentuan untuk perusahaan besar wajib bermitra dengan UMKM.
"Jadi, kita berharap kemitraan itu bukan bersifat charity lagi. Tapi UMKM memang menjadi bagian dari rantai industri besar," imbuh dia.
Oleh karena itu, pihaknya berharap UU Cipta Kerja mampu mengembangkan skala usaha UMKM. Alhasil akan mempercepat proses UMKM untuk naik kelas ketingkat nasional.
"Bahkan, kalau kita lihat UMKM di Jepang, Korsel atau China mereka bukan lagi menjadi rantai pasok produksi nasional, tapi sudah rantai pasok dunia. Karena perusahaan mereka sudah go global karena kolaborasi itu krusial," tutupnya.
Baca juga:
Aturan Turunan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Akhir 2020
Pemerintah Sesuaikan Aturan Penyelenggaraan KEK dengan UU Cipta Kerja
KPPOD Sebut UU Cipta Kerja Jadi Jawaban atas Reformasi Struktural
Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Gantikan UU Penataan Ruang
Pemerintah Sosialisasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja di Palembang
Menaker Ida: Penetapan UMP 2022 akan Ikuti Pedoman UU Cipta Kerja