Adopsi e-KYC Dinilai Mampu Tingkatkan Inklusi Keuangan Nasional
Proses Know Your Customer (KYC) adalah salah satu tahapan yang penting dari setiap proses uji tuntas pelanggan baru saat pembukaan akun/rekening. Adopsi e-KYC berpotensi menjadi katalis inklusi keuangan di sejumlah negara berkembang.
Proses Know Your Customer (KYC) adalah salah satu tahapan yang penting dari setiap proses uji tuntas pelanggan baru saat pembukaan akun/rekening. Adopsi e-KYC berpotensi menjadi katalis inklusi keuangan di sejumlah negara berkembang.
Di Indonesia, program ID Nasional juga memiliki cakupan yang luas. Di mana lebih dari 90 persen penduduk dewasa telah memiliki e-KTP yang didalamnya tersimpan data biometrik dan dikelola secara aman oleh Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Kenapa Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda."Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.
-
Di mana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri diselenggarakan? Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan, layanan e-KYC yang berbasis data KTP elektronik ini dapat mempermudah proses onboarding pelanggan oleh berbagai penyedia jasa. Baik dari sektor perbankan, kesehatan, asuransi, hingga fintech, yang bermanfaat mengoptimalkan pengalaman pelanggan dan meminimalisir risiko penipuan.
"Cukup menggunakan otentikasi biometrik seperti sidik jari (finger print) atau pengenal wajah (face recognition) untuk mengakses database, maka verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat," ujar dia dalam Webinar eKYC: Solusi Digital untuk Akselerasi Keuangan Inklusif, Selasa (1/12).
Dalam masa pandemi covid-19 ini, penggunaan layanan e-KYC menjadi semakin relevan. Di mana proses ini dapat mempermudah penyedia jasa untuk memverifikasi pelanggan tanpa perlu kontak fisik.
"Kemudahan ini mendorong semakin banyak penyedia jasa yang mengadopsi e-KYC untuk proses onboarding yang berdampak permintaan yang meningkat untuk mengakses database kependudukan di Dukcapil," tambah Zudan.
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erdiriyo menyampaikan, momentum transformasi digital di masa pandemi ini sekaligus sebagai percepatan inklusi keuangan di Indonesia.
"Hal ini didukung dengan total populasi pengguna internet aktif sebesar 150 juta orang pada tahun 2019. Selain itu, digitalisasi KYC juga akan mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90 persen pada tahun 2024," kata dia.
e-KYC Cegah Potensi Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin implementasi e-KYC pada jasa industri keuangan dalam negeri. Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) OJK, Heni Nugraheni, menyebutkan setidaknya empat fokus utama yang diatur OJK.
Antara lain risk assessment TPPU/TPPT, kebijakan dan prosedur APU dan PPT, CDD berbasis teknologi, dan sistem informasi manajemen. "Jadi, semua produk baru, bisnis baru, distribusi maupun teknologi baru, sebelum digunakan mereka harus melakukan penilaian risiko TPPU/TPPT," ujar Heni dalam Webinar eKYC: Solusi Digital untuk Akselerasi Keuangan Inklusif, Selasa (1/12).
"Ini untuk memastikan bahwa nanti produk, bisnis, distribusi, channel maupun teknologi ini tidak dijadikan sarana untuk melakukan pencucian uang atau pendanaan teroris," tambahnya.
Khusus untuk CDD berbasis teknologi, Heni mengatakan OJK sudah mengaturnya. Di mana, ada beberapa kemungkinan melakukan proses CDD dengan memanfaatkan teknologi informasi atau sarana elektronik.
"Kami wajibkan apabila mereka menggunakan sarana elektronik maka ada dua faktor autentikasi yang diwajibkan bagi penyedia jasa keuangan. Kita minta untuk penyedia jasa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memantau laporan secara elektronik secara efektif," jelas Heni.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)