Agus Marto desak Bank Mutiara selesaikan kredit macet
Gara-Gara ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus kembali menyuntikkan modal sebesar Rp 1,2 triliun.
Bank Indonesia (BI) mendesak Bank Mutiara untuk segera menyelesaikan persoalan kredit macet dengan lima debitur nakal. Gara-Gara ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus kembali menyuntikkan modal sebesar Rp 1,2 triliun kepada eks Bank Century tersebut.
"Kami titip kepada manajemen Mutiara dan pemegang saham, dalam hal ini LPS, untuk betul-betul fokus mengelola bank dengan hati-hati dan baik. Konsentrasi pada yang lima (debitur) itu deh yang kreditnya bermasalah," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di kantornya, Jumat (27/12).
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
-
Mengapa BNI dan Bank Lampung berkolaborasi untuk menerbitkan Kartu Kredit Indonesia? Langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Danamon berkolaborasi? Hal ini merupakan bagian dari komitmen keduanya untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dan pemberi kerja dalam mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan.
-
Dimana bank pemerintah mendapatkan modalnya? Bank BUMN adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri.
Adapun lima debitur nakal yang dimaksud Agus Marto adalah PT Selalang Prima International, PT Polymer Spectrum Sentosa, PT Trio Irama serta PT Catur Karya Manunggal. Mereka, dikaitkan dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), memiliki utang kredit senilai Rp 411,5 miliar.
Satu debitur lainnya, PT Enerindo milik Robert Tantular berutang senilai Rp 174,6 miliar.
Agus mengaku tidak menyangka Bank Mutiara akan menghadapi persoalan kredit macet di semester pertama tahun ini. Soalnya, dia melihat Bank Mutiara memiliki kualitas aset yang baik dan memiliki cadangan pendanaan yang cukup untuk menghadapi kondisi perekonomian terburuk.
"(Bank Mutiara) Sekarang sudah memiliki cadangan-cadangan untuk antisipasi kondisi terburuk. Dari sisi kecukupan modal kita merasa juga itu sudah, kecukupan modal yang baik. Kita tahu sebelumnya bahwa yang lima tadinya lancar, kok pas kemudian jatuh di semester pertama. Itu harus ditindaklanjuti," tegas Agus.
Agus mendorong LPS untuk semakin intensif melakukan pemeriksaan keuangan Bank Mutiara. Mengingat Bank Mutiara pernah melalui proses restrukturisasi.
"Kalau sebelumnya sudah pernah direstrukturisasi terus kemudian jatuh lagi, itu kan pasti yang mengerti manajemennya, dan pemegang saham harus cek itu setiap bulan setiap triwulan harus ada progres." katanya.
(mdk/yud)