Airlangga: Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak, Belum Termasuk Susu
Airlangga menyebut, anggaran untuk makan siang gratis berkisar Rp15.000 per anak.
Airlangga menyebut, anggaran untuk makan siang gratis berkisar Rp15.000 per anak.
- Airlangga Yakin PP 28/2024 Tak 'Menghambat' Program Makan Bergizi Gratis
- Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR
- Airlangga Sebut Anggaran Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak, Gibran: Nanti Didiskusikan Lagi
- Menko Airlangga Ungkap Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo Rp15.000 per Anak, Apa Saja Menunya?
Airlangga: Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak, Belum Termasuk Susu
Anggaran Program Makan Siang Gratis Rp15.000 per Anak, Belum Termasuk Susu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap besaran anggaran untuk program makan siang gratis yang diusung pasangan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Airlangga menyebut, anggaran untuk makan siang gratis berkisar Rp15.000 per anak.
"Per anak kira-kira Rp15.000," kata Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Namun anggaran makan siang tersebut di luar program susu gratis.
Sebagai informasi, pasangan Prabowo-Gibran juga mengusung program pemberian susu gratis bagi anak-anak.
"(Anggaran Rp15.000) di luar susu," tegas Airlangga.
Meski demikian, Airlangga belum bersedia mengungkap wilayah mana yang akan menerapkan program makan dan susu gratis untuk anak-anak.
Menurutnya, pemerintah di kementerian teknis terkait baru akan melakukan pembahasan terkait penyiapan anggaran untuk program.
Hal ini dilakukan agar program tersebut masuk ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
"Nanti ada pembahasan detail," bebernya.
Sebagai informasi, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menyatakan Prabowo-Gibran unggul dari peserta pilpres lainnya. Meski belum dinyatakan menang oleh KPU, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk progam makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.
Setidaknya, untuk program tersebut, pemerintah harus mengalokasikan anggaran Rp400 triliun.
Sehingga, pemerintah akan membahas lebih lanjut dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.