Amran Sulaiman Kembali Jadi Mentan, Impor Beras dan Gula Masa Lalu Jadi Sorotan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian (Mentan) sisa masa jabatan periode 2019-2024. Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/10/2023) pukul 09.00 WIB.

Amran menggantikan Mantan Menteri Pertanian sekaligus politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Merespon hal itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyayangkan keputusan yang diambil Presiden Jokowi.

Menurutnya, selama Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019 terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Pada tahun 2018, impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya 305 ribu ton.

Kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah. Erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan. 

"Saat itu Kementerian Pertanian selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi Menteri Pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (25/10).

Merdeka.com

Selain masalah impor beras, terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat Menteri Pertanian di era pemerintahan Jokowi yang pertama.

"Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai 1,7 juta USD. Bukan angka yang kecil. Apakah ada perubahan gaya Menteri Pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," imbuhnya.

Bhima menilai Menteri Pertanian di pimpin Amran Sulaiman kala itu, masalah pendataan sangat buruk. Ada ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, jadi tidak akur antar kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Dari segi anggaran, dia bilang, tidak bisa banyak berharap, masa Jabatan Menteri Pertanian efektif kurang dari 1 tahun. Sementara anggaran Ketahanan Pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

"Jadi Menteri Pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," terang dia.

Tantangan yang dihadapi menteri pertanian adalah masalah pupuk harus segera diselesaikan karena bulan Februari-Juni 2024 terjadi panen raya padi di berbagai daerah sentra produsen.

"Saat ini pun beberapa komoditas seperti jagung membutuhkan dukungan ketersediaan dari pupuk bersubsidi dalam jumlah yang besar," ucapnya.

Dia juga meminta Kepala Badan Pangan Nasional sebagai koordinator utama masalah pangan perlu tegas terhadap Menteri yang tidak memiliki kinerja yang baik dalam mengendalikan hulu pertanian.

"Jangan segan untuk menegur, bahkan melaporkan ke Presiden apabila ada Menteri yang setengah hati dalam mendorong produksi pertanian," tutupnya.