Anak Buah Kena OTT, Menteri PUPR Tunggu Penjelasan KPK

Basuki mengabarkan, dirinya baru saja pulang dari kunjungan proyek di daerah. Menurut informasi yang diterimanya, KPK baru saja menangkap basah bawahannya yang bergerak di bidang proyek penyediaan air minum.

2018-12-29 07:05:13

Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku kaget dan sedih mendengar kabar ada pejabat Kementerian PUPR yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam ini.

"Ternyata pada hari ini, kami dikejutkan kegiatan yang sangat-sangat menyedihkan hati kami, mengagetkan kami. Kami sedang diamanatkan untuk melaksanakan infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu," ucap dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (28/12).

Orang lain juga bertanya?

Basuki mengabarkan, dirinya baru saja pulang dari kunjungan proyek di daerah. Menurut informasi yang diterimanya, KPK baru saja menangkap basah bawahannya yang bergerak di bidang proyek penyediaan air minum.

"Sehingga informasi yang baru kami dapat, ada pegawai PUPR yang terkena ott di bidang proyek air minum. Siapa dan apa kami belum tahu," ungkap dia.

Adapun menurut laporan KPK, komisi antirasuah itu baru saja mengamankan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan pihak swasta.

Menanggapi hal ini, Basuki membeberkan, instansi yang dibawahinya memiliki ribuan PPK yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

"Jumlah Satker di kementerian PUPR itu ada 165 satuan kerja. Total pegawai PUPR ini sekitar 22 ribu. Satker itu 1.165 dan pejabat pembuat komitmennya ada 1.904 PPK yang tersebar di seluruh Indonesia," jelasnya.

"Mereka ini bukan yang melakukan pelelangan. Yang melakukan pelelangan itu ada di bawah Pokja (kelompok kerja), ada 888 kelompok kerja yang melakukan pelelangan. Pokja ini terdiri dari 2.843 orang," dia menambahkan.

Menurut paparannya, Satker, PPK dan Pokja tersebut memiliki keahlian dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Lembata Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 31 Tahun 2015 serta Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2011.

"Di dalam pelaksanaan pun, kita didampingi oleh pertama aparat pengawas internal pemerintah, Inspektorat Jenderal. Kita juga minta bantuan BPKP untuk mendampingi. Bahkan sampai Kejaksaan Agung," sebutnya.

Dia juga meyakini KPK telah bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga Kementerian PUPR akan langsung menjemput bola pada malam ini juga.

"Tentu kalau sudah kami tahu, kami percaya bahwa KPK bekerja dengan mengamati panjang, dan pasti dengan ketelitian tinggi. Kami serahkan proses selanjutnya kepada KPK sambil menunggu penjelasan yang jelas dari KPK," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

(mdk/gil)

Luhut Sebut OTT KPK Kampungan: Orang Lagi Telepon Istri Tahu-Tahu Disadap

Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.

Luhut Binsar Pandjaitan 1 tahun yang lalu

KPK Dapat Info Ada Orang Sengaja Tutup Papan Sita Rumah SYL di Parepare, Ancam Proses Hukum

KPK berharap pihak-pihak tertentu tidak melakukan tindakan apa pun yang berpotensi menghambat jalannya penyidikan.

Syahrul Yasin Limpo 1 tahun yang lalu

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

DPR 1 tahun yang lalu