Anak Buah Luhut Sebut Gara-Gara Subsidi BBM, Anggaran Rp120 Triliun Tiap Tahun Menguap Jadi Asap
Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin menyatakan pemerintah sudah terlalu banyak mengorbankan anggaran untuk melakukan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Kuota Rumah Subsidi Ditambah 34.000 Unit, Anggaran Rp4,3 Triliun
- Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
- Pemerintah Bantah Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi, Anak Buah Luhut: Kita Fokus Peningkatan Kualitas
- Anggaran Pupuk Ditambah Rp28 Triliun, DPR Sebut Mentan Amran Sebagai Pejuang Petani
Dalam 5 tahun terakhir misalnya, pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023. Padagal di sisi lain, pemerintah secara rata-rata mengalokasikan Rp119 triliun per tahun untuk BBM subsidi.
"Untuk BBM kita 60 persen impor, 40 persen domestik. Jadi ini APBN ini kan kita pakai devisa Rp120 triliun yang seharusnya bisa buat penanganan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur," ujar Rachmat di Jakarta, dikutip Selasa (6/8).
Angka tak kecil itu disebutnya bisa digelontorkan untuk program pemerintah lainnya di bidang sosial hingga pembangunan infrastruktur. Namun faktanya, kata Rachmat hanya menjadi kepulan asap di jalanan.
"Ini kemakan Rp120 trikiun. Jadi Rp119 triliun secara rata-rata literally jadi asap," kata Rachmat.
Maka dia tak ingin negara ke depan terlalu bergantung pada BBM bersubsidi yang kian meningkatkan pencemaran polusi dan emisi gas rumah kaca. Mengingat pemerintah juga masih banyak berpaku pada impor LPG dengan porsi hingga mencapai 80 persen.
Pemerintah pun terus berupaya agar kualitas BBM bisa terdongkrak dengan meningkatkan kandungan sulfur di dalamnya hingga setara minimal Euro IV.
"Nah isunya kalau mau diganti dengan lebih baik tentu ada duitnya. Tadi yang Rp120 triliun itu kalau dibiarkan, ya nambah angkanya lagi diutang tapi lebih besar dari Rp120 triliun," kata Rachmat.
"Jadi ruang kita untuk bangun sekolah, pengentasan stunting, membangun infrastruktur, public transport akan makin berkurang kalau anggaran kita selalu jadi asap," pungkas dia.
- Ketua Banggar DPR: APBN 2025 Disesuaikan dengan Program Strategis Prabowo Subianto
- Pesan Puan Maharani Kepada Perempuan Sebagai Pegiat Koperasi
- Hidup Penuh Keterbatasan, Pasangan Lansia Asal Purbalingga Ini Nekat Buka Warung di Tengah Pegunungan
- FOTO: Suasana Ketegangan di Lebanon Saat Walkie-Talkie Juga Ledakan Serentak, Puluhan Tewas dan Ribuan Terluka
- Hasil Seleksi Administrasi Sudah Keluar, Begini Cara Ajukan Sanggahan CPNS 2024
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024