Anggota DPR Dorong Kementan Segera Tertibkan Data e-RDKK
Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan penertiban data e-RDKK agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat semakin tepat sasaran.
Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini, DPR menyoroti soal penyaluran pupuk subsidi. Salah satu fokusnya yaitu Komisi IV DPR RI mendorong penertiban elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) oleh Kementerian Pertanian.
Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan penertiban data e-RDKK agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat semakin tepat sasaran.
-
Kenapa Kementan menambah subsidi pupuk? Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare. Menurut Mentan, penambahan pupuk dan pendistribusian benih gratis ini merupakan bagian dari rangkaian tambahan anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar 14 triliun.
-
Kapan Kementan akan menambah pupuk subsidi? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Januari tahun ini akan ada tambahan pupuk untuk produksi padi dan jagung.
-
Apa yang diminta Mentan untuk dibenahi terkait subsidi pupuk? Mentan meminta akses petani terhadap pupuk untuk semakin dipermudah. "Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana cara Kementan mendistribusikan pupuk subsidi? Mentan mengatakan, sejauh ini benih yang akan disiapkan adalah benih unggul sesuai dengan kebutuhan petani. Pemerintah menjamin, pemberian benih dibagikan secara gratis melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. "Benih yang kita bagikan adalah benih unggul. Kita siapkan benih sesuai dengan kebutuhan petani dan sekarang sudah jalan. Kenaikan bibit ini merupakan intensif el nino yang kita berikan agar petani tetap berproduksi," katanya.
-
Siapa yang menyampaikan dukungan pada pembenahan kebijakan subsidi pupuk? Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk.
-
Pupuk apa saja yang akan ditambah subsidi nya oleh Kementan? Subsidi pupuk untuk padi naik. Kenaikannya bahkan 2 kali lipat. Saya berharap Informasi ini sampai ke masyarakat di mana jumlah pupuk kita yang tersedia sebanyak 7,2 juta ton. Kemudian untuk benih padi dan jagung kami tambah 2 juta hektare dan diharapkan dalam 3 tahun kita bisa swasembada," ujar Mentan, Rabu, (17/1).
Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Sutrisno mengatakan, penertiban data tersebut merupakan kunci dari permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, persoalan pupuk ini dinilai tidak pernah selesai dari tahun ke tahun.
"Direncana anggaran tahun 2022, terdapat anggaran Rp150 miliar untuk mengupdate e-RDKK, bimtek evaluasi tentang kelompok, serta verifikasi dan validasi e-RDKK. Nah agar masalah pupuk ke depan dapat diselesaikan, kata kuncinya ada pada penertiban e-RDKK," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Rabu (9/6).
"Kemarin Kepala Badan BPSDMP mengatakan ditiap daerah itu tiap saat melaporkan posisi data. Itu ada ga data e-RDKK yang valid? Di dalam teori statistik itu tidak ada bahwa data yang disampaikan itu otomatis langsung valid. Mesti dikaji benar validitasnya. Karena disitulah kata kunci persoalan yang akan muncul. Pasti ada kurang, ada lebih," tambah dia.
Validasi Data
Anggota Komisi IV fraksi PAN, Haerudin pun mengkritisi permasalahan data tersebut. Dirinya menyayangkan persoalan data yang tidak valid selalu menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi. Dia menilai masalah pupuk adalah masalah mekanisme, masalah sistem, masalah proses yang kita buat yang memperumit diri sendiri.
Haerudin menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen membahas rinci permasalahan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk sehingga bisa lebih efektif mengevaluasi dan mencarikan solusinya ke depan.
"Apa mungkin kita masih mau keukeuh dengan apa yang hari ini kita terapkan dengan cara memaksakan diri. Karena problem kita sampai hari ini adalah data, tidak ada yang lain," tutupnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)