Anggota komisi VI kesal pemerintah tak indahkan rekomendasi penghentian holding BUMN
Sebelum rapat dimulai anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Nasril Bahar mengajukan interupsi. Interupsi itu terkait permasalahan panja aset BUMN yang merekomendasikan penghentian pembentukan holding. Kengototan anggota komisi VI ingin membahas panja aset, RDP sempat diskors 15 menit untuk menentukan apa yang dibahas.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI komisi VI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan PT Inalum (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), di ruang rapat komisi VI DPR RI, Senin (29/1). Dalam agenda RDP ini akan membahas kinerja para BUMN tersebut selama periode 2015-2017.
Akan tetapi sebelum rapat dimulai anggota Komisi VI dari Fraksi PAN Nasril Bahar mengajukan interupsi. Interupsi itu terkait permasalahan panja aset BUMN yang merekomendasikan penghentian pembentukan holding.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
"Panja aset merekomendasikan penghentian pembentukan holding BUMN. Dua bulan ini kami melihat tentang proses holding pertambangan, tiga hari yang lalu kita mendengar tentang holding migas," kata Nasril.
Menurutnya, keberadaan panja aset BUMN tidak dilibatkan dalam pembentukan holding. Sebelum pembentukan holding pihaknya telah memberi rekomendasi agar tidak segera dibentuk.
"Keinginan (pembentukan holding) yang urgensi sehingga mengabaikan kesepakatan kita, ini diabaikan. Sehingga harga diri sebagai seorang parlemen hari ini kalau bahasa medannya itu disepelekan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Deputi Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menolak memberi tanggapan karena hanya menyiapkan materi pembahasan sesuai undangan dari pihak DPR.
"Yang sesuai undangan, kami hanya menyiapkan kinerja, operasional dan semua pertanyaan yang disampaikan melalui surat," jelas Fajar.
Kengototan anggota komisi VI ingin membahas panja aset, RDP sempat diskors 15 menit untuk menentukan apa yang akan diutamakan untuk dibahas.
Baca juga:
Akta pengalihan saham pemerintah di PGN ke Pertamina tunggu tanda tangan Jokowi
BUMN ditantang turunkan harga gas dengan pembentukan holding
Rizal Ramli: Pembentukan holding BUMN Migas jangan terburu-buru
Begini skema dan bentuk Holding BUMN Migas
Polemik pembentukan holding BUMN melalui persetujuan DPR
Masuk ke Pertamina, PGN jadi subholding gas
Saham istimewa di anak usaha holding perlu ditelusuri, ini alasannya