Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Ringankan Beban Akibat Corona
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga minyak mentah dunia telah anjlok.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, harga minyak mentah dunia telah anjlok seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi global akibat pandemi virus corona jenis baru atau covid-19.
Diketahui, saat ini harga minyak West Texas Intermediate (WTI) anjlok sekitar 12,6 persen atau berada pada level USD 11,17 per barel. Sedangkan, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni turun USD 0,89 dolar atau 4,45 persen menjadi USD 19,08 per barel.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
"Sebaiknya memang demikian (turun), demi meringankan beban masyarakat dan juga sebagai bentuk respon dari turunnya harga minyak dunia," kata Ratna Juwita melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/04).
Menurut legislator asal Dapil Jatim IX (Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban) ini, Komisi VII DPR RI telah menyampaikan aspirasi masyarakat tentang persoalan harga BBM yang tak kunjung turun. Hal ini demi meringankan beban masyarakat seiring meningkatnya jumlah korban PHK di Indonesia.
"Pada beberapa kali rapat dengan Pertamina kami sudah menyampaikan secara langsung tentunya setelah negara menyiapkan skema keuangan untuk melaksanakan hal tersebut," imbuh dia.
Penurunan Harga BBM Wujud Empati Negara
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Publik Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto mengatakan pemerintah seharusnya merespon tuntutan publik tentang anjloknya harga minyak dunia. Sebab, kondisi daya beli dan ekonomi masyarakat Indonesia sedang terpuruk akibat penyebaran wabah corona yang kian masif.
Di samping itu penurunan harga BBM merupakan wujud empati pemerintah untuk meringankan beban ekonomi warganya ditengah ancaman terpapar virus berbahaya asal kota Wuhan.
"BBM sebagai barang publik dan alat penggerak ekonomi saat ini momen yang tepat menurunkan harga BBM," tandasnya.
(mdk/bim)