APBN-P 2016, DPR sepakat defisit anggaran Rp 296,7 triliun
Setara 2,35 persen Produk Domestik Bruto.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan Rancangan UU APBN Perubahan 2016 menjadi beleid. Salah satu poin yang disepakati adalah defisit anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 296,723 triliun atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih rendah ketimbang usulan pemerintah sebesar 2,48 persen PDB.
Adapun pembiayaan untuk menutup defisit bersumber dari: Pembiayaan Utang sebesar Rp 365,729 triliun dan Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp 69,005 triliun.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
-
Apa yang dilakukan oleh Wamen ATR di Pekanbaru? Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Sabtu (5/8). Setibanya di Kantah Kota Pekanbaru, Raja Juli Antoni meninjau jalannya Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Ia ingin memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi warga yang tak bisa mengurus administrasi pertanahannya di hari kerja pada umumnya, yaitu Senin-Jumat.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pengajuan APBN-P 2016 dilakukan sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi dunia dan nasional.
"Kami harus mengantisipasi dan memitigasi dampak serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional," ujarnya saat Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa (28/6).
Ketua Badan Anggaran DPR-RI Kahar Muzakir menyatakan semua fraksi setuju RUU APBN-P ini menjadi undang-undang.
"Seluruh fraksi telah memberikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembicaraan tingkat I di badan anggaran."
Baca juga:
Fitra kritik pemerintah potong dana pendidikan demi belanja keamanan
Menkeu: Banyak yang takut terkait utang dan defisit anggaran
Menteri Marwan tolak tambahan anggaran Rp 500 M dalam APBNP 2016
Menkeu: Banyak yang takut terkait utang dan defisit anggaran
Dana Kementan dipangkas Rp 3,92 T, termasuk untuk cetak sawah baru
Demokrat khawatir Indonesia gagal fiskal tahun 2016