Asosiasi ritel minta pemda tak intervensi harga kantong plastik
Sebab, itu menjadi kewenangan dari peritel.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah daerah tak ikut campur dalam penentuan harga kantong plastik. Sebab, itu menjadi kewenangan dari peritel.
Wakil Ketua Umum Aprindo melihat sejumlah pemerintah daerah telah mematok harga kantong plastik terlalu mahal. Semisal, DKI Jakarta yang berencana mematok harga kantong plastik Rp 5 ribu per lembar.
-
Kenapa bisnis baju bekas impor dilarang di Indonesia? Presiden Jokowi mengungkapkan bisnis baju bekas impor ilegal sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri.
-
Kapan Ririn Ekawati merayakan bisnis barunya? Bisnis baru ini adalah hadiah terbaik untuk Ririn yang baru saja berulang tahun.
-
Di mana Widodo merintis usaha kerajinan limbah kayu jati? Setelah pensiun tahun 1994, ia pindah ke Desa Tempurejo, Kabupaten Boyolali. Saat pensiun itulah Widodo merintis usaha kerajinan yang diolah dari limbah kayu jati.
-
Penghargaan apa yang diterima Banyuwangi terkait pengadaan barang dan jasa? Banyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih penghargaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024 atas kategori kabupaten dengan jumlah transaksi produk dalam negeri terbanyak.
-
Dimana perusahaan rambut palsu milik Krisna berlokasi? Di kampung halamannya, pria yang akrab disapa Krisna itu mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi rambut palsu. Nama perusahaannyae PT. Bejana Cita Settara (PT BCS).
-
Apa yang dirayakan Ririn Ekawati dalam acara peluncuran bisnis barunya? Bisnis baru ini adalah hadiah terbaik untuk Ririn yang baru saja berulang tahun.
Padahal, berdasarkan kesepakatan Aprindo dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, harga kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar.
"Dengan Rp 200 ini saja belum selesai, pemerintah daerah sudah mengatakan Rp 5 ribu, Rp 7.500, Rp 10 ribu," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/2).
Jika pemerintah daerah intervensi, Menurut Tutum, harga kantong plastik bisa berbeda-beda. Ini akan membingungkan peritel dan konsumen.
"Dengan adanya batasan harga bikin orang bingung. Selain itu, mekanisme kami kan dengan computerized. Kalau tiap kota beda-beda nanti jadi kacau," ungkapnya.
"Kalau kami diminta tanggung jawab, kami belum siap. Itu kalau kantong plastik berbayar ini dianggap pungutan. Jadi kami meminta janganlah kami dibebani dengan hal-hal yang demikian."
(mdk/yud)