Atasi Krisis Batubara PLN, Menteri Erick Lakukan Transformasi ini

Yakni melalui transformasi PLN, mulai dari restrukturisasi direksi, membuat subholding Power Plant atau Pembangkit dan mendorong keberlanjutan transisi energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen zero emission 2060.

2022-01-07 14:05:25

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membawa solusi nyata dalam menghadapi krisis batubara yang menerpa PT PLN (Persero). Yakni melalui transformasi PLN, mulai dari restrukturisasi direksi, membuat subholding Power Plant atau Pembangkit dan mendorong keberlanjutan transisi energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan komitmen zero emission 2060.

"Kalau kita sebagai negara yang punya sumber daya alam besar tidak punya rencana, apalagi tidak menjaga untuk tidak terjadi krisis, ini adalah kesalahan besar," tegas Menteri Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/1).

Berkaca dari itu, Menteri Erick melakukan transformasi dengan merombak susunan direksi PLN. Mantan Presiden Inter Milan ini memberhentikan secara hormat Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo yang kemudian digantikan oleh Hertanto Prabowo.

"Saya baru saja menandatangani surat pergantian Direktur Energi Primer di PLN dengan Saudara Hartanto Wibowo yang merupakan top talent di PLN. Usianya 45 tahun dan saya lihat dari berbagai background dia punya kemampuan," jelas Menteri Erick.

Langkah selanjutnya, Menteri Erick mempertimbangkan untuk membentuk subholding pembangkit PLN dan meninjau ulang anak perusahaan PT PLN Batu Bara. Menurutnya PLN bersama anak perusahaannya masih terlalu gemuk, karena itu Menteri Erick mempertimbangkan untuk melakukan efisiensi dengan membentuk subholding.

Sekali dayung dua pulau terlampaui, Menteri Erick memproyeksikan subholding pembangkit yang di dalamnya termasuk pembangkit EBT tidak hanya bisa memberikan listrik kepada masyarakat Indonesia, namun juga melayani negara-negara tetangga. "Banyak negara tetangga kita yang tidak punya kepastian listrik berdasarkan energi," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Erick juga telah menyiapkan peta jalan transisi energi, ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) untuk menggantikan bahan bakar fosil. Sebagai langkah persiapan transisi untuk mencapai zero emission pada 2060. PLN sendiri, pada 2021, telah meningkatkan 13 Pembangkit Listrik Air dan Minihidro (PLTM) dengan kapasitas total 71,9 MW, yang ditargetkan menjadi 490 MW.

Begitu juga dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 195 MW. PLN juga menargetkan untuk membangun pembangkit EBT berkapasitas total 1,19 gigawatt (GW) di 2022.

Oleh karenanya, Menteri Erick mengatakan akan segera membahas peta jalan dan pembentukan subholding PLN agar dapat melayani kebutuhan listrik masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Pembahasan direncanakan dilakukan minggu depan bersama jajaran direksi baru PLN yang baru saja ditandatangani oleh Menteri Erick.

"Kami jadwalkan minggu depan bertemu direksi PLN secara menyeluruh membahas peta jalan yang selama tahun ini harus dikerjakan," pungkas Menteri Erick.

Cerita Krisis Batubara di PLN

Sejatinya krisis batubara di PLN telah terjadi pada Januari 2021 lalu. Kala itu, terjadi badai La Nina, yang memicu banjir di berbagai daerah sehingga menyebabkan produksi batubara menurun dan pengiriman terhambat. Namun menurutnya, krisis batubara seharusnya bisa diantisipasi dengan baik, mengingat Indonesia merupakan produsen batubara terbesar ke-3 di dunia.

"Sebetulnya jika selama ini dilakukan dengan baik, kelangkaan batubara itu tidak perlu terjadi. Kenapa sejak Januari 2021, saya memimpin rapat tidak hanya PLN, asosiasi batubara, kita ajak kejaksaan, kita ajak juga BPKP dari Kementerian ESDM juga kita ajak bicara. Kita punya kesepakatan, tetapi kalau kesepakatan itu tidak dijalankan krisis akan terjadi lagi dan ini tidak boleh terjadi lagi," tutur Menteri Erick.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, pembelian batubara disepakati secara jangka panjang. Menteri Erick meyakini hal tersebut bisa dilakukan, mengingat adanya domestic market obligation (DMO) atau kewajiban memasok batubara untuk kebutuhan domestik, dalam hal ini untuk PLN.

"Kalaupun harganya lebih murah dari DMO di dalam catatan itu boleh dinegosiasi ulang sesuai dengan harga pasar. Kan kalau harganya lebih mahal dari DMO, maka yang dipakai harga DMO. Cuma bagaimana kalau harganya lebih murah dari DMO? Masa pakai harga DMO? Nah karena itu kita memakai fleksibilitas harganya, bisa lebih murah, tapi kontraknya panjang dan harga per tahunnya bisa di-review," terang Menteri Erick.

Namun setahun berselang, permasalahan yang sama masih ditemui sehingga krisis terjadi kembali. Presiden Jokowi pun mengambil langkah tegas dengan menghentikan ekspor mulai dari tanggal 1 hingga 31 Januari 2022 dan menginstruksikan kementerian terkait untuk menyelesaikan permasalahan krisis ini sampai selesai pada hari Senin (03/01).

Padahal, berdasarkan data PLN per tanggal 5 Januari lalu, belum seminggu sejak kebijakan pelarangan ekspor batu bara diberlakukan oleh Presiden Jokowi, perusahaan kelistrikan pelat merah tersebut telah mendapatkan pasokan 13,9 juta Metrik Ton (MT) batubara.

PLN harus memastikan 20 juta MT batubara untuk membuat ketersediaan batubara di pembangkit listrik dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi di bulan Januari 2022. Dengan ini, perlahan-lahan krisis batubara dapat dihindari.

(mdk/bim)