Aturan BPN, orang asing bisa jaminkan & wariskan rumah di Indonesia
Ahli waris bisa merupakan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru saja merilis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
Dalam aturan ini, BPN menyebut hak atas rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing, dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
-
Siapa yang mengajak pemerintah daerah dan petani untuk mandiri dalam membangun pertanian? Mentan juga mengajak pemerintah daerah dan petani untuk mandiri dalam membangun pertanian, mengingat APBN sektor pertanian yang terbatas.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tingkat kelurahan atau desa? PPS adalah pihak pelaksana pemungutan serta penghitungan suara dalam Pemilu dan Pemilihan tingkat kelurahan atau desa.
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Dalam hal rumah tunggal dengan hak pakai di atas hak milik, pembebanan hak dilakukan dengan persetujuan dari pemegang hak milik. Adapun dalam hal rumah tunggal atau satuan rumah susun dengan hak pakai di atas hak pengelolaan, pembebanan hak dilakukan dengan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan.
Selain itu, pasal 5 Permen ini menegaskan, hak atas rumah tempat tinggal atau hunian orang asing dapat beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lain.
"Dalam hal peralihan sebagaimana dimaksud karena waris dan ahli waris merupakan orang asing, orang asing, ahli waris harus mempunyai izin tinggal di Indonesia," bunyi Pasal 5 ayat (2) Permen tersebut seperti dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Senin (18/4).
Sementara apabila orang asing/ahli waris tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
"Keterangan mengenai orang asing/ahli waris yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak karena meninggalkan Indonesia atau tidak lagi mempunyai izin tinggal, diperoleh dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia," bunyi Pasal 6 ayat (2) Permen tersebut.
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hak atas rumah dan tanahnya belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, menurut Permen ini, maka rumah dan tanahnya akan di lelang oleh negara, dalam hal dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara. Atau rumah tersebut menjadi milik pemegang hak milik atau hak pengelolaan, dalam hal rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian.
Baca juga:
Aturan baru, orang asing beli rumah di Jakarta minimal harga Rp 10 M
Ini 6 masalah dalam penyaluran KPR yang merugikan konsumen
YLKI: Banyak konsumen dirugikan dari produk KPR perbankan
5 Strategi pemerintah agar masyarakat punya rumah murah
Izin bangun sejuta rumah murah bisa selesai dalam 3 bulan
Izin HGB untuk masyarakat berpenghasilan rendah dijanjikan 2 hari