Aturan Mendag Thomas Lembong rugikan furnitur Indonesia
"Permendag No 89 Tahun 2015 tentang ekspor produk kehutanan itu bisa merugikan pengusaha."
Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) mengeluhkan langkah ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dengan dihapuskan wajib SVLK untuk furnitur membuat pengusaha kayu terancam rugi karena tidak bisa masuk pasar Eropa.
"Permendag (peraturan menteri perdagangan) No 89 Tahun 2015 tentang ekspor produk kehutanan itu bisa merugikan pengusaha," ujar Direktur Eksekutif Apkindo Rubiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (26/2).
-
Kenapa Stadion Teladan Medan ambruk? Meski stadion tersebut hanya memiliki kapasitas resmi 30.000 penonton, tingginya antusiasme masyarakat, terutama anak-anak, menyebabkan kepadatan yang luar biasa. Pengunjung datang dari berbagai daerah, secara berombongan.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana Kemendag membantu UMKM untuk merambah pasar ekspor? Dalam kesempatan itu Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mendukung kepada Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) untuk merambah pasar ekspor supaya produk mereka dikenal dunia, dengan memberikan berbagai kemudahan. "Salah satunya akses permodalan, pelatihan pemasaran, sampai fasilitasi UMKM Sidoarjo go to export.
-
Di mana letak Stadion Kebogiro? Seperti diketahui, Stadion Kebogiro merupakan stadion bertaraf internasional yang berada di Desa Paras, Kecamatan Cepogo, Boyolali.
-
Ke mana tembakau dari Jember diekspor? Tembakau-tembakau dari Jember serta beberapa daerah lain di Hindia Belanda diekspor ke luar negeri.
-
Apa yang Kemendag lepas untuk ekspor perdana ke Malaysia? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
Padahal dengan adanya SVLK, legalitas kayunya jadi terjamin. Sehingga, pengusaha juga bisa dengan mudah masuk pasar Eropa yang selama ini ketat terkait dengan urusan kayu. Menurut dia, Permendag 89 akan menghambat ekspor produk hasil hutan.
Dia mengungkapkan, dengan tidak diberlakukannya SVLK untuk produk furnitur membuat Uni Eropa menunda implementasi Voluntary Partnership Agreement Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA FLEGT). Padahal, awalnya VPA FLEGT akan dilakukan per 1 Januari, namun karena keluar permendag 89 diundur jadi per 1 April mendatang.
Tapi, jika Permendag 89 tidak diubah, kata dia, maka penetapannya akan mundur lagi. Kalau penerapan VPA FLEGT ini terus ditunda, maka pengusaha akan rugi karena harus membayar USD 2.000 - 2500 per invoince dan ini sangat memberatkan.
"Sekarang pemerintah tinggal pilih mau menyelamatkan duit kecil atau besar," kata dia.
Menurut dia, Presiden Jokowi masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ekspornya jika bisa memberlakukan SVLK lagi. Apalagi, saat ini sudah banyak pengusaha yang memiliki SVLK.
"Dulu kan katanya wajib, jadi anggota saya 100 persen sudah punya (SVLK) karena kita mendukung pemerintah. Jadi sangat disayangkan jika SVLK dihapuskan," jelas dia.
Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan.
Di dalam beleid tersebut dijelaskan kalau 15 pos tarif produk kehutanan sudah tidak lagi diwajibkan menggunakan SVLK.
Baca juga:
Menko Rizal minta aturan larangan ekspor bahan mentah direvisi
Asosiasi ingatkan pemerintah hati-hati produk daging olahan impor
Per 23 Februari, harga beras RI termurah ketimbang 3 negara tetangga
Asosiasi tolak rencana Menteri Susi larang ekspor rumput laut
RI jajaki peluang rambah pasar makanan laut United Kingdom
Genjot ekspor, Rizal Ramli rencana perbanyak pelabuhan ikan
Anggota DPR ini malah tak setuju program Jokowi tekan dwelling time