Awal Februari, kebijakan pengurangan impor larangan terbatas diberlakukan
Pemerintah melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean. Perubahan ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018 mendatang.
Dalam rangka memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) pemerintah melakukan penggeseran pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Artinya, pemeriksaan atas pemenuhan persyaratan impor dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean.
Direktur Teknis dan Kepabeanan Kementerian Keuangan, Fajar Doni mengatakan , pergeseran tersebut dapat menurunkan jumlah pos tarif (HS Code) yang terkena larangan dan pembatasan dari 5.229 (48,3 persen) menjadi 2.226 (20,8 persen) HS Code. Perubahan ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018 mendatang.
-
Apa yang disita Bea Cukai Soekarno Hatta? Puluhan kilogram sisik tenggiling yang digagalkan itu dikemas dalam lima paket, yang diperkirakan nilainya mencapai Rp3 miliar. Paket itu dengan pemberitahuan cassava chips dan saat diperiksa didapati keripik singkong bercampur sisik tenggiling yang telah dikeringkan," tegas Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, Rabu (20/12).
-
Kenapa Presiden Soeharto membekukan Ditjen Bea Cukai? Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1985 untuk memperlancar arus barang demi mendukung ekonomi, setelah berkonsultasi dengan menteri dan mengevaluasi dari BPKP.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Apa yang membuat Presiden Soeharto membekukan Ditjen Bea Cukai? Presiden Soeharto sempat bekukan Ditjen Bea Cukai pada masanya akibat maraknya pungli.
-
Bagaimana cara Bea Cukai mengamankan narkoba yang didominasi sabu? "Direktorat Jenderal Bea Cukai di tahun 2023 telah berhasil mengamankan 5,6 ton narkotika yang didominasi oleh sabu atau amfetamin,” jelasnya.
-
Apa yang diresmikan Jokowi di BEI? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
"Pemerintah dengan target kebijakan ekonomi, menindaklanjuti dan sudah dibuat tim tata niaga oleh Pak Menteri Koordinator bidang Perekonomian bersama kementerian lembaga, Bea Cukai dan NISW. Dibentuk tim tata niaga ini dan salah satu caranya adalah melakukan pergeseran dari border ke post border," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (30/1).
"Pergeseran ini, diharapkan dapat menurunkan lartas 5.229 ini menjadi 2.226 HS Code. Jadi harapannya mengurangkan dari 48,3 persen itu menjadi 20,8 persen. Dan kemudian juga terhadap HS yang di mana perizinannya bisa dilakukan dari satu KL itu akan dilakukan simplifikasi," tambahnya.
Fajar menjelaskan, pengaturan tata niaga ini untuk mempermudah masalah perizinan di lapangan. Pengalihan tersebut juga tidak menghilangkan persyaratan impor. "Pergeseran border ke pos border ini tidak menghilangkan persyaratan impor. Persyaratan impor tetap ada, tapi yang sebelumnya diawasi oleh Bea Cukai di border akhirnya digeser ke post border dan diawasi oleh KL," jelasnya.
Dalam hal ini, walaupun nantinya pengawasan lartas dipindahkan dari border ke post border, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan tetap membantu memberi masukan dengan catatan ada permintaan dari kementerian atau lembaga.
"Di dalam proses nilai pabean di border, Bea Cukai tetap membantu KL apabila ada kesalahan dan memerlukan masukan ternyata barang tersebut termasuk lartas yang post border. Kami sampaikan melalui NISW kepada KL dalam bentuk notifikasi," jelasnya.
Lebih lanjut, Fajar menambahkan, pengalihan ini nantinya dapat menurunkan masa dwelling time di pelabuhan. Namun demikian, dia enggan menjelaskan berapa penurunan dwelling time dengan adanya aturan tersebut. "Saya pikir kalau kita melihat dari pergeseran dari 48,3 menjadi 20,8 persen. Insyaallah pasti akan ada pengurangannya. Lebih detail Pak Menko yang jelaskan," tandasnya.
Baca juga:
Indonesia bantu ciptakan perdamaian di Afghanistan lewat kerja sama ekonomi
INKA raih kontrak Rp 126,4 M kereta rel diesel dari Filipina
Ekspor mobil Indonesia terancam lesu usai Vietnam terapkan aturan impor baru
Meski sudah perbaiki kualitas, CPO Indonesia tetap ditolak Uni Eropa
Harga baja dalam negeri lebih mahal bikin kontraktor memilih impor